REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih menegaskan pihaknya sudah membentuk panitia kerja (Panja) Komoditas Pangan untuk menyelidiki penyebab terjadinya permasalahan pangan dalam tiga bulan terakhir. Menurutnya, pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket kelangkaan dan mahalnya minyak goreng belum diperlukan.
Komisi VI, kata Sumarjaya, juga terus bekerja untuk mengawasi perkembangan persoalan minyak goreng, termasuk kebijakan yang diambil pemerintah. Agar ke depan, polemik tak kembali terjadi lewat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
"Biarkan kami di komisi sedang bekerja PKS juga punya perwakilan di Panja, di Komisi VI. Biarkan kami bekerja, kemarin kami bekerja," ujar Sumarjaya lewat keterangan tertulisnya, Selasa (22/3/2022).
Panja komoditas pangan dijelaskannya akan bekerja dalam kurun waktu tiga pekan ke depan. Hasilnya nanti akan disampaikan kepada Komisi VI untuk ditindaklanjuti terkait persoalan minyak goreng.
"Biarkan panja bekerja, nanti hasil panja apa, dilaporkan ke Komisi VI. Nanti Komisi akan menyikapi hal tersebut," ujar Sumarjaya.
Di samping itu, ia melihat masalah langkanya minyak goreng mulai teratasi dalam beberapa hari terakhir. Namun, ia meminta pemerintah melakukan pemerataannya di seluruh wilayah.
"Negara hadir dengan keadilan, dengan cara begitu baru adil. Kalau disubsidi semua negara tidak adil jadi merata memberi bantuannya, kan adil belum tentu merata, bagi kami yang utama itu pemerintah harus adil di masyarakat," ujar politikus Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Fraksi PKS menilai bahwa kelangkaan dan kemahalan minyak goreng menjadi permasalahan yang menambah derita masyarakat. Karenata, Fraksi PKS mengusulkan DPR untuk membentuk pansus hak angket kelangkaan dan kemahalan minyak goreng.
"Pada malam hari ini ingin menyatakan bahwa Fraksi PKS mengajak seluruh anggota fraksi lain, dimulai dari Fraksi PKS untuk mengusulkan dibentuknya pansus hak angket," ujar Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/3/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika