REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Isu perombakan atau reshuffle kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali mencuat. Ketua DPR RI, Puan Maharani, enggan menanggapi isu tersebut.

"Ya ampun, coba itu tanyanya sama yang di sana bukan di sini," kata Puan sembari bergurau kepada wartawan di sela-sela kegiatan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, Selasa (22/3/2022).

Sebelumnya, beredar kabar reshuffle akan dilakukan pada Rabu (23/3/2022(. Namun, ia enggan berkomentar soal ada tidaknya undangan terkait isu pelantikan menteri baru. "Tanyanya disana bukan di sini," ujarnya lagi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ia belum menerima informasi adanya perombakan atau reshuffle di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, menurutnya, salah satu alasan melakukan reshuffle adalah aspirasi masyarakat dalam melihat kinerja menterinya.

"Pasti Presiden membaca dinamika di masyarakat terkait dengan dinamika-dinamika yang ada di Indonesia, tentunya itu akan menjadi bahan penilaian bagi Presiden apabila ada reshuffle," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/3).

Ia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif dari Jokowi, meskipun mantan gubernur DKI Jakarta itu kerap melakukannya pada Rabu Pon. Terkait tepat atau tidaknya komposisi di Kabinet Indonesia Maju, ia juga menegaskan bahwa itu kewenangan Jokowi.

"Bagi Presiden, apabila ada reshuffle tentu kemudian ya mempertimbangkan mana yang dipertahankan, mana yang diistirahatkan," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Seperti diketahui, isu perombakan kabinet pada akhir Maret ini semakin beredar kencang. Apalagi, kinerja sejumlah menteri saat ini sedang disorot.