REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) akan kembali menggelar Musabaqah Hafalan Alquran dan Hadits (MHQH) Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su’ud ke-14 ajang memperkuat hafalan Alquran. Kegiatan ini dibuka di Jakarta malam ini, Selasa (22/3/2022).
Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag M Fuad Nasar mengatakan kegiatan Musabaqah MHQH yang digelar rutin setiap tahun ini merupakan ajang memperkuat hafalan Alquran. “MHQH Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su’ud ke-14 menjadi ajang untuk memperkuat hafalan Alquran dan hadits," ujar Fuad dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa.
Fuad menjelaskan, MHQH ini diselenggarakan atas kerja sama antara Kemenag dan Kantor Atase Agama Kedubes Arab Saudi. Menurut dia, kegiatan ini menjadi momentum bagi umat Islam di Indonesia untuk terus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran.
“Ini adalah salah satu gerbang utama bagi umat Islam di Indonesia untuk bisa menggali nilai-nilai dan sumber ilmu pengetahuan serta pandangan hidup yang mencerahkan hati dan akal manusia. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari ajaran yang termaktub di dalam Alquran,” ucap Fuad.
Dia pun mengapresiasi kerja keras Kerajaan Arab Saudi melalui Kantor Atase Agama di Jakarta yang terus mengawal perhelatan MHQH tetap eksis dari tahun ke tahun. Menurut Fuad, perhelatan tersebut sangat berarti bagi para penghafal Alquran di Indonesia.
“Kementerian Agama memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kerajaan Arab Saudi melalui Kantor Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta yang dari tahun ke tahun mengawal kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kegiatan ini bisa tetap dilaksanakan pada 2022,” kata Fuad.
Dalam melaksanakan MHQH di masa pandemi Covid-19, Fuad juga berpesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. “Meski kasus harian Covid-19 sedang menurun, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan bagi semua pihak yang terlibat, baik panitia, dewan juri, dan para peserta,” jelas Fuad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika