REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat (Forkodetada Jabar) menuntut Pemerintah Pusat segera mencabut secara parsial moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) untuk wilayah Jawa Barat. Dewan pengurus Forkodetada Jabar menyampaikan surat terkait pencabutan moratorium tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyala Mahmud Mattaliti di Gedung DPD RI, Senayan , Jakarta, Selasa, 22 Maret 2022. Mereka diterima oleh beberapa anggota DPD dan Ketua Komite I, FachruL Razi.
“Pemerintah pusat tidak perlu khawatir terkait anggaran untuk pemekaran daerah,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Forkodetada Jabar, Holil A Umarzen dalam siaran pers yang diterima Rabu 23/3/2022.
Holil menuturkan, pihaknya mengapresiasi langkah Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, yang telah mengusulan ke pemerintah pusat 8 (delapan ) calon darerah persiapan otonomi baru (CDPOB) yaitu, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara. Jawa Barat propvinsi berpenduduk terbesar di Indonesia, 50 juta jiwa, saat ini hanya memiliki 27 kabutapen/kota. Hal itu menjadi kendala untuk melakukan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Oleh karena itu, pemekaran kabupaten/kota di Jawa Barat adalah kebutuhan yang sangat mendesak,” ujar Holil.
Pemerintah Pusat memberlakukan moratorium pemekaran provinsi, kabupaten, dan kota pada 2014. Terkait hal itu, Holil meminta kepastian dari pemerintahpusat terkait CDPOB yang telah diusulkan oleh Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil. Holil menyebutkan, pihaknya siap berkomunikasi dengan legislator dan Pemerimtah Pusat, jika di perlukan. Namun bila permintaan membuka secara parsial moratorium pemekaran daerah tak digubris, dia akan mengerahkan massa ke Jakarta. "Kami Forkodetada Jabar akan datang ke DPR RI dan Kemendagri, bersama seluruh elemen masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Dewan pengurus Forkodetada Jabar juga sempat tak berapa lama bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebelum mantan Kapolri itu rapat dengan Komite I DPD RI membahas rencana daearah otonomi baru (DOB). Dalam kesempatan tersebut dewan pengurus Forkodetada menyerahkan draf pembentukan forum koordinasi desain penataan daerah nasional. Menurut Holil, Tito Karnavian setuju dibentuk forum tersebut yang rencananya akan dipimpin oleh Ketua Komite I DPR RI, Fachrul Razi. Bahkan menurutnya ada rencana digelar musyawarah nasional yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, DPD RI, Bapenas dan Kemeterian Keunagan.
Sementara dalam dialog antara Forkodetada Jabar dengan anggota DPD RI, Jimly Asshidiqie (DKI Jakarta), Habib Ali Alwi (Banten) , Eni Sumarni (Jabar) dan Ketua Komite I, FachruL Razi, ( Aceh) serta Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Daerah Kemendagri, Valent, disepakati bahwa pembentukan Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Nasional merupakan hal strategis. Terutama jika dikaitkan dengan usulan kolaborasi perencanaan dan penataan daerah provinsi DKI, Banten dan Jabar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita akan mengundang menteri keuangan Sri Mulyani untuk soal penataan daerah, setelah Idul Fitri nanti, bila perlu, “ujar Fachrul Razi.
