REPUBLIKA.CO.ID,JEDDAH -- Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Hissein Brahim Taha menekankan kasus Rohingya adalah salah satu prioritas utama dalam agenda OKI. Isu tersebut telah diikuti organisasi selama lebih dari dua dekade.
Dalam komentar untuk menandai hasil dari Komite Menteri Ad hoc tentang Akuntabilitas Myanmar atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Rohingya, ia menyatakan pertemuan komite diadakan pada saat yang kritis, di tengah perkembangan penting terkait kasus terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional.
Pertemuan itu diadakan di sela-sela sesi ke-48 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berbasis di Jeddah, di Islamabad, Selasa (22/3).
Dilansir di Saudi Gazette Rabu (23/3), ia menunjukkan kasus ini mengirimkan pesan yang kuat kepada masyarakat internasional tentang kerja kolektif dan terkoordinasi OKI untuk mendukung orang-orang Rohingya. Komitmen kuat terhadap cita-cita global dan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia juga menjadi hal yang diperhatikan.
"Situasi Rohingya belum membaik meskipun ada upaya dan seruan dari OKI dan masyarakat internasional," kata Sekjen.
Dia menunjukkan, Myanmar terus menutup mata terhadap pelanggaran mengerikan terhadap hak-hak Rohingya. Mereka juga tidak memenuhi kewajiban internasionalnya menciptakan lingkungan bagi pengembalian Rohingya yang disengaja, aman, berkelanjutan dan bermartabat.
Selain itu, Sekretaris Jenderal OKI memuji peran penting Gambia, dalam kapasitasnya sebagai ketua komite, dalam memimpin upaya organisasi di panggung internasional. Utamanya upaya untuk memastikan Myanmar bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya.
Terakhir, dia juga memuji Bangladesh karena menampung dan melindungi lebih dari satu juta pengungsi Rohingya.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika