REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyampaikan bahwa kebijakan harus dibuat berdasarkan sains. Ia menyebut, embuat kebijakan perlu menggunakan berbagai macam sumber sains agar aturan yang dikeluarkan memiliki kekuatan.
"Dalam membuat kebijakan perlu menggunakan berbagai macam sumber, baik bersifat ilmiah maupun yang mempertimbangkan aspek demografi karena rakyatlah yang menjalankan kebijakan," ujar Satryo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (23/3/2022).
Menurut Satryo, perlu intervensi mengenai kesadaran akan pentingnya sains. Kemudian, setelah sains dianggap penting, perlu ada intervensi agar masyarakat paham tentang literasi ilmiah. Satryo menjelaskan, intervensi bukan hanya untuk masyarakat umum, tapi justru untuk para pemimpin, pembuat kebijakan.
"Ketidakpahaman mengenai sains dan literasi sains yang rendah mengakibatkan sains dianggap tidak ada manfaatnya sehingga tidak punya kekuatan dalam membuat kebijakan," tuturnya dalam webinar bertema "Pelibatan Pemerintah Indonesia dan Komunitas dalam Knowledge to Policy selama Pandemi".