REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tidak ingin meninggalkan proyek yang mangkrak hingga akhir kabinet 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan akan lebih selektif dalam hal pembangunan infrastruktur.
“Kita akan tuntaskan, kalau memang tidak tuntas, tidak kita bangun tapi dipersiapkan dengan baik.
Kalau masuki finishing bisa dilakukan agar kabinet sekarang tidak meninggalkan beban infrastruktur yang mangkrak,” kata Zainal saat ditemui di kawasan Bogor, Rabu (23/3/2022).
Zainal mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hasimuljono sudah memberikan arahan untuk menyisir mana saja proyek yang harus diselesaikan pada 2023. Proyek tersebut yang akan diprioritaskan alokasinya.
“Jadi kita punya duit bukan terus siapa yang datang terus kasih. Kita sisir dulu. Sekarang gimama caranya bisa selesai pada 2023. Misalnya semula ada yang selesai 2024, kenapa tunggu awal 2024, bisa ga ditarik ke 2023,” tutur Zainal.
Zainal mengatakan untuk selanjutnya tinggal menyiapkan mekanismenya. Untuk menyelesaikan proyek yang mungkin selesai dan prioritas dapat ditambah tenaga kerjanya.
“Mungkin dipastikan sumber daya tersedia lebih baik. Bentukhya apa nanti kita lihat. Sekarang semua sedang disisir,” ujar Zainal.
Zainal menegaskan saat ini proses konsiltasi dan pengecekan sejumlah proyek tengah dilakukan. Begitu juga dengan kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek tersebut.
“Prosesnya (menyisir proyek prioritas) sampai April 2022, nanti sudah ada gambaran global. Tapi finalnya tentu November 2022 karena di situ penganggaran,” tutur Zainal.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ingin meninggalkan isu dan proyek pembangunan yang mangkrak kepada kabinet pemerintahan yang akan datang. Karenanya, kementerian PUPR selektif memilih proyek.
"Bukan berarti pembangunan dilarang, tapi pembangunan baru harus selektif dan harus bisa diselesaikan pada 2024. Minimal progres pembangunan tinggal sedikit lagi selesai dan tidak ada yang mangkrak di 2024," kata Basuki saat membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2021 di Jakarta, Senin (15/3).
Basuki mengatakan melalui fokus pembangunan infrastruktur tahun 2022 yakni Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi atau OPOR maka semua pembangunan infrastruktur baru harus sangat selektif, kecuali yang menggunakan pinjaman. Optimalisasi ditujukan untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun.
Sedangkan Pemeliharaan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi dari infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanannya tidak terganggu. Kemudian Operasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah tuntas terbangun pada tahun 2021 dan pada tahun sebelumnya, maka pada TA 2022 harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahapan uji coba yang diperlukan.
Terakhir yakni Rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika