REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tidak ingin meninggalkan proyek yang mangkrak hingga akhir kabinet 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan akan lebih selektif dalam hal pembangunan infrastruktur. 

“Kita akan tuntaskan, kalau memang tidak tuntas, tidak kita bangun tapi dipersiapkan dengan baik. 

Kalau masuki finishing bisa dilakukan agar kabinet sekarang tidak meninggalkan beban infrastruktur yang mangkrak,” kata Zainal saat ditemui di kawasan Bogor, Rabu (23/3/2022). 

Zainal mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hasimuljono sudah memberikan arahan untuk menyisir mana saja proyek yang harus diselesaikan pada 2023. Proyek tersebut yang akan diprioritaskan alokasinya.