REPUBLIKA.CO.ID, TIMOR TENGAH SELATAN -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo optimistis target penurunan angka stunting nasional sebesar 14 persen pada 2024 nanti dapat tercapai. Ia menyebut, pemerintah telah menyusun strategi untuk mencapai target tersebut.
"Secara nasional kita harus menskenariokan ke sana. Kalau saya sih harus optimistis ke sana. Kami sudah membuat strategi untuk menuju angka itu secara nasional, mana yang harus diturunkan lebih banyak," ujar Hasto kepada wartawan di Kantor Bupati Timor Tengah Selatan, NTT, Kamis (24/3).
Menurutnya, pemerintah juga telah menyusun daftar 12 provinsi yang menjadi prioritas penurunan stunting. Selain itu, terdapat pula provinsi lainnya yang harus melaksanakan program-program tertentu untuk menurunkan angka stunting di daerahnya. "Itu dalam rangka menuju 14 persen. Mohon dukungannya, mudah-mudah 14 persen insyaallah," ujar Hasto.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut, pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor lambatnya penanganan stunting di Indonesia. Karena itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kedisiplin protokol kesehatan sehingga pandemi dapat segera berakhir.
"Salah satu faktor yang harus mudah-mudahan selesai itu Covid-19. Jadi memang Covid ini punya andil yang sangat besar terhadap lambatnya kita menangani stunting. Bahkan di kabupaten kota termasuk di NTT ini mengalami kenaikan drastis," kata Muhadjir.
Ia menyebut, selama pandemi Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah masih bisa menurunkan angka stunting nasional yakni sekitar 1,7 persen per tahun. Sehingga untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 nanti membutuhkan penurunan sekitar 3-3,5 persen per tahun.
"Jadi kalau kita harus mencapai 14 persen tahun 2024, itu kira-kira butuh 3-3,5 persen per tahun. Berarti kita hanya menambah sekitar 1,3 persen saja," jelas dia.
Muhadjir pun mengaku optimistis target penurunan stunting yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai melalui kerja sama dengan berbagai pihak baik kementerian maupun pemerintah daerah. "Hanya memang kalau seandainya tidak bisa secara parsial, tetapi secara agregat nasional saya kira akan tercapai," tambah Muhadjir.
Meskipun begitu, menurutnya terdapat beberapa kabupaten kota yang membutuhkan daya ungkit yang lebih ekstra. Sebab, saat ini masih terdapat daerah yang memiliki angka stunting di atas 30 persen, bahkan 40 persen.
"Jadi untuk secara agregat nasional kemungkinan besar bisa. Karena sekarang ini sudah ada kabupaten kota yang angka stuntingnya sudah satu digit. Jadi di bawah 10 persen. Sehingga nanti secara rata-rata sehingga kalau 14 persen itu insyallah asal kita kerja keras bisa," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar target penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada 2024 nanti dapat tercapai. Saat meninjau program percepatan penurunan stunting di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, Jokowi meminta agar pemimpin daerah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting.
"Saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput. Harus tercapai. Dan saya lihat kegiatan-kegiatan seperti hari ini akan sangat bagus untuk mendorong kita mencapai target tersebut," ujar Jokowi.
Jokowi menyampaikan, sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan maju tidaknya sebuah negara. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan masalah stunting, gizi, dan pendampingan calon pengantin harus segera dilakukan. Termasuk melakukan pengukuran dan penimbangan bayi-bayi yang baru lahir, pemberian makanan tambahan, dan makanan gizi.
Dalam kunjungannya ini, Presiden meninjau program perbaikan stunting dan juga rumah-rumah warga yang tak layak huni yang berpengaruh pada masalah stunting anak. Jokowi mengatakan, diperlukannya intervensi terhadap gizi anak yang stunting sehingga target pemerintah dapat tercapai.
"Kita tidak hanya mengintervensi urusan pemberian makanan tambahan, kemudian gizi anak. Tetapi hari ini juga melihat langsung di lapangan, rumah-rumah yang kita tahu rata-rata memang yang stunting itu tinggal di rumah yang tidak layak huni dan ini yang juga akan kita intervensi," jelas dia.
Jokowi yakin, jika intervensi tidak dilakukan secara terpadu baik dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat, dan juga seluruh masyarakat, maka akan sulit mencapai target penurunan stunting pada 2024 nanti. Intervensi yang dilakukan tersebut termasuk masalah air yang sulit didapatkan di NTT.
"Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang telah kita titipkan," kata Jokowi.
