REPUBLIKA.CO.ID, HONIARA -- Kepulauan Solomon telah menandatangani kesepakatan keamanan dengan China, pada Kamis (24/3/2022). Kepulauan Solomon akan mengirim proposal kepada China untuk kesepakatan keamanan yang lebih luas yang mencakup bidang militer.
Kerja sama keamanan ini kemungkinan akan menjadi perhatian bagi Amerika Serikat (AS). Sebelumnya pada Februari lalu, AS akan membuka kedutaan di Kepulauan Solomon. Tepatnya setelah pejabat senior pemerintah AS menyatakan keprihatinan bahwa China ingin menciptakan hubungan militer di pulau-pulau Pasifik.
Sekretaris Kementerian Kepolisian, Keamanan Nasional dan Layanan Pemasyarakatan di Kepulauan Solomon, Karen Galokale, mengatakan, perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Kepulauan Solomon dan Cina mencakup bidang kepolisian. Dia mengkonfirmasi bahwa kesepakatan yang lebih luas sedang dibahas lebih lanjut.
"Setiap pengaturan lain tentang keamanan yang luas akan sama dengan kesepakatan Australia. Itu harus masuk ke kabinet," kata Galokale kepada Reuters.
Menteri kepolisian di Kepulauan Solomon, Anthony Veke,
mengatakan, dia telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Wakil Menteri Eksekutif Kementerian Keamanan Publik China, Wang Xiaohong, tentang kerja sama bidang kepolisian dalam pertemuan virtual pada 18 Maret.
“Penandatanganan MOU ini semata-mata menunjukkan kepada masyarakat global bahwa kita di sini membangun kerja sama yang bermakna, yang dilandasi oleh kerjasama tim dan keseriusan untuk membangun Kepulauan Solomon,” ujar Veke.
Salinan draf MOU keamanan yang beredar di media sosial menyatakan bahwa, polisi Cina, polisi bersenjata, dan militer akan membantu Kepulauan Solomon dalam ketertiban sosial, dan tanggap bencana. Termasuk melindungi keselamatan personel Cina dan proyek-proyek besar di Kepulauan Solomon.
"Kami memiliki perjanjian keamanan yang luas dengan Australia dan kerja sama kepolisian. Jika ada sesuatu (kerja sama keamanan) dengan China, itu akan sama saja," kata Galokale.
Pada Selasa (22/3), Angkatan Kepolisian Kepulauan Solomon mengunggah sejumlah foto di situs website-nya tentang pelatihan polisi dengan senjata replika yang disediakan oleh China. Australia secara historis memberikan dukungan keamanan ke Kepulauan Solomon, dan memimpin misi kepolisian untuk memulihkan ketertiban setelah kerusuhan. Dukungan ini atas permintaan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare.
Australia memiliki perjanjian keamanan bilateral dengan Kepulauan Solomon yang mencakup pengerahan polisi dan angkatan bersenjata, yang ditandatangani pada 2018. Pada November, sekitar 200 polisi dan tentara dari Australia, Selandia Baru, Fiji dan Papua Nugini tiba di Honiara, beberapa hari setelah kerusuhan untuk membantu memulihkan ketertiban. Galokale mengatakan, pengaturan kerja sama keamanan kepolisian China sama seperti Australia, Selandia Baru dan Papua Nugini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika