REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menyesalkan keputusan Taliban untuk melarang anak perempuan sekolah menengah di Afghanistan untuk bersekolah. Indonesia mendesak Taliban untuk mengutamakan pada akses pendidikan termasuk untuk anak perempuan.
"Seperti yang disampaikan Ibu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Twitter terverifikasi beliau, bahwa Indonesia prihatin dengan keputusan Taliban menutup akses ke sekolah menengah untuk anak perempuan di Afghanistan," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam pengarahan media mingguan, Kamis (24/3/2022).
Menlu Retno dalam Twitter-nya mengatakan, Indonesia berharap Taliban dapat meninjau kembali keputusan tersebut. "Indonesia akan terus mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan," ujar Menlu Retno.
"Pendidikan untuk semua, termasuk perempuan dan anak perempuan, sangat penting untuk masa depan Afghanistan," imbuhnya.
Taliban pada Rabu (23/3/2022) menarik kembali pengumuman mereka bahwa sekolah menengah akan dibuka untuk anak perempuan. Pihak Taliban malah mengatakan akan tetap menutup sekolah perempuan sampai sebuah rencana disusun sesuai dengan hukum Islam bagi mereka untuk dibuka kembali.
Perubahan ini mengejutkan banyak orang termasuk rakyat Afghanistan sendiri. Para siswa menangis dan mengundang kecaman dari lembaga-lembaga kemanusiaan, kelompok hak asasi dan diplomat pada saat pemerintahan Taliban sedang mencari pengakuan internasional.
Sejak pengambilalihan Afghanistan pada Agustus oleh kelompok garis keras Taliban, Turki telah bekerja dengan Qatar untuk mempertahankan operasi di bandara internasional Hamid Karzai Kabul. Turki belum mengakui kepemimpinan Taliban, tetapi telah menyerukan lebih banyak keterlibatan global dengan mereka. Ankara juga mengundang pejabat Taliban ke forum diplomasi yang diselenggarakan bulan ini, dan mengatakan kepemimpinan Afghanistan harus didengar.
Taliban tengah berusaha untuk menjalankan Afghanistan sesuai dengan interpretasinya terhadap hukum Islam. Pihaknya ingin mendapatkan akses bantuan miliaran dolar untuk membantu memenuhi tantangan kemiskinan yang semakin memburuk dan meluas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika