REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) disebut menjadi salah satu pihak yang perlu mendukung upaya industrialisasi minyak kelapa. Sebab, potensi minyak kelapa untuk menggantikan minyak goreng sawit dinilai cukup besar di Indonesia. 

"Kita punya potensi minyak kelapa, ini harus didukung BRIN. BRIN harus dapat beri solusi untuk masyarakat," ujar Ketua DPP Persatuan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara, Hendi Saryanto, dalam diskusi yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC) "Kupas Tuntas Amannya Minyak Goreng untuk Rakyat", Kamis (24/3/2022). 

Hendi menjelaskan, dengan anggaran yang tersedia, semestinya BRIN dapat memfasilitasi hasil riset dari anak-anak bangsa. Sehingga nantinya hasil riset-riset tersebut dapat berguna bagi kesejahteraan masyarakat. 

Dia juga menyampaikan, BRIN seharusnya dapat menjadi lembaga yang mempermudah para periset Indonesia mengembangkan hasil inovasi yang telag dilakukan. Dia tak ingin BRIN justru berlaku sebaliknya, yang seolah menjadi kepentingan politik.  "BRIN harus dapat memfasilitasi inovasi UMKM dan implementasikannya," jelas dia. 

Di samping itu, Hendi juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mempermudah izin bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Menurut dia, para petani juga mengerti cara membuat produk yang higienis dan layak dikonsumsi masyarakat. "Jangan majukan UMKM hanya jadi statemen, tapi beri dukungan. BPOM juga gitu, kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Bantu UMKM dapat izin BPOM," jelas dia. 

Hal senada juga disampaikan peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP - LP), Riko Noviantoro. Menurut dia, produk alternatif seperti minyak kelapa harus dipikirkan dan ada standar ideal dengan pendekatan industrial. 

"Sebagai terobosan, BRIN harus ikut serta, perguruan tinggi dan lembaga lain juga harus meneliti. Sehingga dapat memproduksi minyak kelapa dengan nilai besar dan ideal," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika