REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Menteri Pertahanan Australia mengatakan pada Jumat (25/3/2022) bahwa, setiap langkah untuk mendirikan pangkalan militer China di Kepulauan Solomon akan mengkhawatirkan. Ini dikemukakan usai rancangan dokumen keamanan antara Beijing dan Honiara bocor di media sosial.
Reuters mengkonfirmasi dengan pejabat pemerintahan Kepulauan Solomon bahwa perjanjian keamanan dengan China masih perlu dibahas di kabinet. Perjanjian itu, kata pejabat itu sama seperti dengan perjanjian keamanan yang ditandatangani dengan Australia yang memungkinkan pengerahan angkatan bersenjata ke Honiara.
Perjanjian keamanan Australia ditandatangani sebelum Kepulauan Solomon mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Beijing pada 2019. Potensi kapal militer China untuk ditempatkan di lingkungan Australia telah memicu kekhawatiran di Canberra. Seperti diketahui Canberra sempat bentrok secara verbal dengan Beijing bulan lalu setelah sebuah kapal angkatan laut China yang melewati zona eksklusi ekonomi utara Australia mengarahkan laser pointer ke pesawat pengintai Australia.
Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan, bahwa Australia memiliki 50 polisi di Kepulauan Solomon atas permintaan Honiara. Mereka, katanya, akan tetap di sana hingga 2023.
"Kami akan prihatin, jelas, di pangkalan militer manapun yang didirikan dan kami akan mengungkapkannya kepada pemerintah Kepulauan Solomon," katanya.
"Kami menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. Kami tidak ingin pengaruh yang meresahkan dan kami tidak ingin tekanan dan paksaan yang kami lihat dari China terus bergulir di kawasan itu," ujarnya menambahkan.
Komisaris Tinggi Australia untuk Kepulauan Solomon Lachlan Strahan mengatakan di Twitter bahwa dia telah bertemu Perdana Menteri Manasseh Sogavare pada Rabu, sehari sebelum rancangan pakta keamanan bocor secara online. Perjanjian dengan China menjanjikan bantuan sebesar 15,8 juta dolar AS, dan pembangunan dua dermaga untuk kapal patroli Pulau Solomon.
Negara Kepulauan Pasifik berpenduduk kurang dari satu juta orang ini terletak 2.000 km timur laut Australia, yang telah mengalami hubungan diplomatik yang memburuk dengan Beijing. Canberra telah menganut doktrin selama beberapa dekade, di bawah perjanjian ANZUS dengan Amerika Serikat, untuk menjaga agar negara-negara kepulauan Pasifik kompatibel dengan kepentingan keamanan Australia dan AS.
Salinan draf MOU keamanan yang beredar di media sosial menyatakan bahwa, polisi China, polisi bersenjata, dan militer akan membantu Kepulauan Solomon dalam ketertiban sosial, dan tanggap bencana. Termasuk melindungi keselamatan personel China dan proyek-proyek besar di Kepulauan Solomon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika