REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kekesalannya terhadap jajaran menteri, TNI-Polri, hingga instansi pemerintah yang sering kali membelanjakan anggarannya untuk produk-produk impor. Jokowi mengajak menteri, TNI/Polri, dan instansi pemerintah untuk memiliki kebanggaan dan keinginan yang sama membeli produk buatan Indonesia.
Jokowi kemudian memperingatkan agar belanja barang-barang impor tak lagi dilakukan. Tindakan membeli produk-produk dalam negeri akan membantu menciptakan investasi sehingga dapat mendorong pembukaan lapangan kerja yang bahkan bisa mencapai dua juta lapangan pekerjaan.
"Malah beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan? Ndak. Ndak bisa. Kalau kita beli barang impor bayangkan bapak ibu kita beri pekerjaan ke negara lain duit kita capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini coba kita belokkan semua ke sini," ujar Jokowi dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia, Jumat (25/3/2022).
Ia mencontohkan terdapat instansi yang bahkan membeli CCTV impor. Padahal, tak sedikit CCTV yang merupakan produksi dalam negeri.
"Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor," ungkapnya.
Selain itu, Jokowi juga menyentil TNI-Polri yang masih membelanjakan seragam dan sepatu dari luar negeri. Padahal, Indonesia juga mampu memproduksi sendiri. Tak hanya itu, Presiden juga kesal terhadap menteri kesehatan yang masih mengimpor tempat tidur untuk rumah sakit dan alat-alat kesehatan lainnya.
"Produksi saya lihat di Yogya ada, Bekasi, Tangerang ada beli impor, mau diterus-teruskan, mau saya umumkan kalau saya jengkel, ini rumah sakit daerah impor, Kemenkes impor, tak baca nanti karena sekarang gampang banget detail saya lihat," kata Jokowi geram.
Jokowi juga menyentil Menteri Pertanian yang masih mengimpor alat mesin pertanian. Tak hanya itu, ia juga menemukan perlengkapan tulis menulis yang masih saja diimpor.
"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini, kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Jangan-jangan kita enggak kerja detail sehingga enggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, setop," tegasnya.
Jokowi pun menekankan agar instansi pemerintah lebih mengutamakan belanja produk dalam negeri. Sebab hal, ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyampaikan akan membentuk tim penggunaan barang dalam negeri untuk memastikan implementasi kebijakan segera berjalan di lapangan. Selain itu, Jokowi juga meminta Menteri Keuangan dan BPKP untuk mengawasi transaksi yang ada.
"Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi, sudah berapa sih transaksi yang ada? Lapor harian ke saya. Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, jalan, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya setuju?. Tak foto betul nanti, DAU-nya hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati," tegasnya.
Sementara untuk BUMN, ia meminta Menteri BUMN agar mengganti dirut yang masih belanja produk-produk impor. Begitu juga dengan kementerian, Jokowi menyebut akan melakukan reshuffle jika masih melakukan impor.
"Kembali manfaatkan e-catalog dan katalog lokal. Segera," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika