REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menganggarkan sebanyak Rp 100 miliar untuk penanganan sampah pada 2022 di Kota Tangsel, Banten. Anggaran tersebut masuk dalam lima besar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tangsel pada tahun ini.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan, anggaran itu untuk penanganan sampah di kotanya yang saat ini sampah sekitar 1.000 ton per hari dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Di antaranya biaya untuk 'membuang' sampah dari TPA Cipeucang, Tangsel ke TPA Cilowong, Serang dan ke TPA Nambo, Bogor.
"Banyak penanganannya, masalah operasional sampah se-Tangsel menangani 900 ton per hari, pembiayaan ke Cilowong, ke Nambo, lalu untuk pengelolaan taman kota, pohon-pohon dan sebagainya," kata Pilar, Jumat (25/3/2022).
Kapasitas sampah di TPA Cipeucang diketahui sudah melebihi batas atau overload, bahkan sempat mengalami longsor pada Mei 2020 lalu dan menyebabkan tertutupnya sebagian jalur Sungai Cisadane. Dalam mengatasi hal itu, Pemkot Tangsel bekerja sama dengan Kota Serang dan Kabupaten Bogor untuk mengalihkan sampah yang berlebih dari TPA Cipeucang ke TPA-TPA lain di luar Tangsel.
Kerja sama dengan pihak Kota Serang, kata Pilar, berlaku selama tiga tahun ke depan. Saat ini, kegiatan pengangkutan sampah dari TPA Cipeucang ke TPA Cilowong terus berjalan dengan jumlah sampah yang diangkut sebanyak 400 ton per hari.
"Untuk pembuangan sampah ke Nambo, sekarang sudah mulai lelang jasa transportasinya. Targetnya setelah Lebaran, sekitar Juni sudah bisa membuang sampah ke Nambo," kata dia.
Pilar menyebut, kerja sama pembuangan sampah ke TPA di luar Tangsel bersifat sementara. Pihaknya tengah menggodok rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) TPA Cipeucang yang saat ini masih tahap kajian. Dengan adanya PLTSa, penanganan sampah di TPA Cipeucang dinilai akan lebih efektif, tanpa harus membuang ke daerah lain.
"Itu kan sementara, target kita PLTSa. Targetnya tahun ini selesai kajian kita tunggu Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, kalau kedua kementerian ini sudah oke dan sudah melakukan FBC (final business case) kita sudah bisa lakukan lelang ya terhadap investor," kata dia.
Selain upaya penanganan tersebut, Pilar mengatakan, anggaran juga digelontorkan untuk bank sampah dan tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS 3R). Dia berharap, ke depan sampah di Kota Tangsel tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir. "Bank sampah belum optimal, seharusnya setiap RW punya bank sampah. TPS 3R berjalan tapi tersendat-sendat," kata dia.
Penangangan sampah dengan menggunakan bank sampah masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masih banyak warga yang kurang setuju dengan keberadaan bank sampah di lingkungannya.
"Masih diperlukan edukasi. Mayoritas sampah di Tangsel dari sampah rumah tangga, 90 persen sampah domestik. Kami terus memerangi pembakaran sampah. Kami mohon ke DLH (Dinas Lingkungan Hidup) ciptakan inovasi-inovasi bagaimana di hulu terselesaikan, sambil menunggu di hilir pembangunan PLTSa," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika