REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen meningkatkan belanja pengadaan barang dan jasa kementerian atau lembaga (K/L), pemerintah daerah dan BUMN melalui penggunaan produk dari dalam negeri. Presiden Joko Widodo mengatakan, di tengah kesulitan ekonomi yang melanda dunia saat ini, Indonesia harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli dan bangga pada buatan lokal melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
"Saya lihat pengadaan barang dan jasa ini belinya barang impor semuanya. Padahal kita punya pengadaan barang dan jasa pusat itu Rp 526 triliun, daerah Rp 535 triliun, BUMN Rp 420 triliun. Ini uang besar sekali yang pernah kita lihat, kalau digunakan nggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita," ujar Jokowi dalam Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3/2022).
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menambahkan, pemerintah pusat dan daerah dapat berkontribusi 1,7 persen dan BUMN 0,4 persen kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia jika mampu melakukan pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri. "Kalau kita beli barang impor, kita memberi pekerjaan ke negara lain. Capital outflow, berarti uang kita keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini. Coba kita belokkan ke sini, barang yang kita beli dari dalam negeri, berarti akan ada investasi, membuka lapangan pekerjaan sampai 2 juta lapangan pekerjaan," tegas dia.
Presiden Jokowi menuturkan, saat ini baru terealisasi Rp 214 triliun pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri. Dia pun menargetkan, lebih dari Rp 400 triliun pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri dapat terwujud pada Mei 2022 nanti.
Dia mencontohkan, banyak produk yang dapat diproduksi dalam negeri dan tidak perlu impor. Seperti CCTV, seragam dan sepatu TNI dan Polri, alat kesehatan dan tempat tidur rumah sakit, alsintan dan traktor pertanian, ATK, dan lainnya.
Dia juga meminta agar produk UKM segera masuk ke e-katalog LKPP. Ditargetkan pada akhir 2022, sebanyak 1.000.000 produk UKM mampu hadir dalam e-katalog LKPP untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Saya minta segera dorong juga UKM daerah untuk masuk ke e-katalog LKPP. Masukan sebanyak banyaknya. Akhir tahun bisa tembus 1.000.000 produk UKM kita untuk dimasukan ke e-katalog. Sering sekali yang dikeluhkan SNI sulit, sertifikat juga. Ini barang-barang dari kita sendiri kok, permudah itu, buat sederhana, jangan ruwet dan bayar mahal. Kapan UKM kita maju kalau SNI aja sulit. Dipermudah biar semuanya bisa masuk ke e-katalog. Kalau kita semangat semua, UKM kita senyum semua. Mereka akan berproduksi, menambah kapasitas mereka," tuturnya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, optimalisasi belanja dari pemerintah pusat dan derah, K/L dan BUMN akan mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya. "Sekarang dengan penyederhanaan regulasi di LKPP ditambah afirmasi dari Bapak Presiden, tidak ada lagi yang menghambat pengadaan barang dan jasa untuk UMKM dan akan memudahkan KemenKopUKM," ujar dia.
Menteri Teten menegaskan, pihaknya akan lebih fokus di pendampingan dan kurasi produk UMKM agar produk mereka siap. Dari segi pembiayaan juga sudah tidak lagi menjadi persoalan untuk UMKM agar dapat memproduksi dalam jumlah yang besar.
Pihaknya juga sudah membuat daftar produk impor yang dapat diganti dan dibuat dari dalam negeri. Dia pun menegaskan akan menggandeng importir untuk mengalihkan produksi dari dalam negeri.
"Kami sudah ada pembicaraan dengan mereka dan data di kementerian dan lembaga yang masih impor untuk diproduksi dalam negeri. Kami yakin hampir semua bisa diproduksi dalam negeri dan ini bagus untuk pertumbuhan UMKM. Bulan April 2022 nanti kami akan lakukan business matching di Gedung SMESCO Jakarta dengan Kemenparekraf untuk merealisasikan Rp200 triliun lagi," jelas dia.
Menurut Teten, Presiden Jokowi juga mengingatkan, selain belanja pemerintah, konsumsi masyarakat melalui e-commerce juga menjadi perhatian. Dia pun mengingatkan untuk e-commerce cross border yang produknya masih impor harus segera diingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut.
Pasalnya, konsumsi dari dalam negeri juga dikatakan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka dari itu, komitmen dari e-commerce cross border juga diperlukan untuk mendongkrak belanja produk lokal.
"Sebelum pandemi kan 52 persen ekonomi Indonesia digerakkan oleh konsumsi masyarakat. Jadi butuh komitmen e-commerce untuk mengandalkan ekonomi dalam negeri. Jadi bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan e-commerce," ujar Teten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika