REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terbaru. Dalam survei terbaru IPO, mayoritas publik menyatakan menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. 

"46 persen tidak setuju (penundaan pemilu)," kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, Senin (28/3). 

Sebanyak 31 persen masyarakat menyatakan sangat tidak setuju terhadap wacana penundaan pemilu. Sehingga, jika ditotal masyarakat yang tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap penundaan pemilu 2024 sebesar 77 persen. 

Dedi menjelaskan, masyarakat yang menyatakan setuju atas wacana penundaan pemilu hanya 19 persen. Adapun, yang sangat setuju angkanya sebesar 4 persen. Total responden yang setuju atas wacana tersebut sebesar 23 persen.

IPO juga menggelar survei soal respons masyarakat terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sebanyak 23 persen publik sangat tidak setuju terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara, 40 persen menyatakan tidak setuju terhadap wacana tersebut.

Dedi mamparkan, hanya 8 persen publik yang sangat setuju terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sedangkan, 29 persen menyatakan setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan.

Survei IPO dilakukan pada 11-17 Maret 2022. Sebanyak 1.220 reponden dilibatkan dalam survei tersebut yang diambil secara acak. 

Wawancara penelitian ini dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden. Rujukan data populasi sebanyak 196.420 yang dimiliki IPO sejak periode survei di tahun 2019 sampai dengan 2021. 

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2,90 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen. Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat.