REPUBLIKA.CO.ID, LVIV -- Wali Kota Mariupol mengatakan pada Senin (28/3/2022) bahwa semua warga sipil harus dievakuasi dari kota Ukraina yang terkepung tersebut. Hal itu untuk mengantisipiasi terjadinya bencana kemanusiaan.
Wali Kota Vadym Boichenko mengatakan 160 ribu warga sipil masih terjebak di kota pelabuhan selatan di Laut Azov tanpa pemanas dan listrik setelah berminggu-minggu pengeboman Rusia. Dia mengatakan 26 bus sedang menunggu untuk mengevakuasi warga sipil dari Mariupol, yang berpenduduk sekitar 400.000 orang. Tetapi pasukan Rusia tidak setuju untuk memberi mereka jalur yang aman.
"Situasi di kota tetap sulit. Orang-orang berada dalam ancaman bencana kemanusiaan," kata Boichenko di televisi nasional."Kita harus mengevakuasi Mariupol sepenuhnya." Dia menambahkan: "Federasi Rusia sedang mempermainkan kami. Kami berada di tangan penjajah."
Rusia, yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari, membantah menargetkan warga sipil dan menyalahkan Ukraina atas kegagalan berulang kali untuk menyepakati koridor yang aman bagi warga sipil yang terperangkap. Presiden Vladimir Putin mengatakan pasukan Rusia sedang melakukan operasi khusus untuk demiliterisasi dan "denazifikasi" Ukraina.
Mariupol secara luas dipandang sebagai hadiah strategis bagi penjajah Rusia untuk menciptakan jembatan antara Krimea, yang dianeksasi oleh Moskow pada 2014, dan dua wilayah separatis di Ukraina timur.
Ukraina mengumumkan tidak ada rencana untuk mencoba membuat koridor yang aman di mana saja di negara itu pada Senin
"Intelijen kami telah melaporkan kemungkinan 'provokasi' oleh penjajah di rute koridor kemanusiaan. Jadi, untuk alasan keselamatan publik, kami tidak membuka koridor kemanusiaan hari ini," kata Wakil Perdana Menteri Iryna Vereshchuk.
