REPUBLIKA.CO.ID, SDE BOKER -- Menteri Luar Negeri Bahrain, Moroko, Mesir dan Uni Emirat Arab (UEA) bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) di Israel. Pertemuan ini bertujuan menunjukkan persatuan mereka menghadapi Iran.
Pertemuan yang jarang terjadi ini juga sebagai kesempatan menekan Israel untuk menggelar perundingan damai dengan Palestina. Pertemuan dua hari tersebut digelar di gurun tempat pendiri Israel David Ben-Gurion dimakamkan.
Israel mengatakan pertemuan tersebut akan digelar lagi dan diperluas. Sebagai upaya membangun hubungan keamanan dan komersial dengan negara-negara Arab.
"Arsitektur baru ini, berbagi kapabilitas yang kami bangun, mengintimidasi dan menahan musuh bersama kami, yang utama dan satu-satunya Iran dan proksi-proksinya," kata Menteri Luar Negeri Yair Lapid, Senin (28/3).
Israel dan beberapa negara Arab khawatir perundingan untuk menghidupkan kesepakatan nuklir 2015 yang akan segera rampung dan membiarkan Teheran tetap memiliki kemampuan mengembangkan bom dan gerilyawan di penjuru kawasan.
AS dan kekuatan dunia lainnya menilai mengaktifkan kembali Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai pilihan terbaik mereka. Tapi Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menawarkan sekutu-sekutu Washington di Timur Tengah jaminan bila diplomasi gagal.
"Sebagai tetangga, dan, dalam hal ini Amerika Serikat, sebagai sahabat, kami juga akan bekerja sama untuk menghadapi tantangan dan ancaman keamanan bersama, termasuk dari Iran dan proksi-proksinya," kata Blinken.
Bahrain, UEA, dan Maroko menormalisasi hubungan mereka dengan Israel pada 2020 lalu berdasarkan inisiatif pemerintah mantan Presiden AS Donald Trump yang disebut Perjanjian Ibrahim. Sementara Mesir menjadi negara Arab pertama yang berdamai dengan Israel pada tahun 1979.
"Kami telah menegaskan kesepakatan perdamaian kawasan ini (perjanjian Ibrahim) tidak menggantikan kemajuan antara Palestina dan Israel," kata Blinken.
Seperti negara-negara Arab yang hadir dalam pertemuan itu Blinken mengatakan AS juga ingin solusi dua negara supaya negara Palestina berdiri berdampingan dengan Israel. Perundingan damai antara kedua pihak mengalami kebuntuan sejak 2014 lalu.
Israel menduduki banyak wilayah Tepi Barat, sementara Jalur Gaza serta wilayah Palestina lainnya dikuasai kelompok Islam. Pemerintahan lintas koalisi Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan kondisinya belum tepat untuk melanjutkan diplomasi dengan Palestina yang menurut mereka tanggung jawabnya diberikan hanya pada Israel.
"Kecuali pendudukan berakhir, pertemuan normalisasi Arab tidak berarti kecuali ilusi dan hadiah gratis bagi Israel," kata Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh pada kabinetnya.
Ramallah
Sementara itu, Raja Yordania Abdullah tiba di Ramallah untuk menggelar pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Pertemuan pertama dalam beberapa tahun terakhir itu diperkirakan akan fokus membahas menurunkan ketegangan di kawasan menjelang bulan suci Ramadhan.
Pada Ahad (27/3) lalu Israel dikejutkan serangan dua orang yang diduga anggota ISIS yang menewaskan dua orang petugas polisi. Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita mengatakan kehadiran delegasi negara-negara Arab di Israel merupakan "respon terbaik dari serangan semacam itu."
Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani menggambarkan diskusi ini membantu mendesak kelompok-kelompok yang didukung Iran seperti Hizbullah. "Tentu, sebagian proses akan memperbaharui upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika