REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Surat kabar Rusia, Novaya Gazeta berhenti terbit untuk sementara hingga operasi militer khusus Rusia di Ukraina berakhir. Koran investigasi itu telah menghapus materi tentang invasi Rusia ke Ukraina di websitenya untuk mematuhi undang-undang media yang baru.
Novaya Gazeta telah menerima peringatan dari regulator komunikasi negara, Roskomnadzor pada Senin (28/3/2022) tentang laporan berita yang mereka tulis. Peringatan ini mendorong Novaya Gazeta untuk menghentikan operasionalnya.
"Kami menangguhkan penerbitan surat kabar di situs web kami, jaringan media sosial, dan media cetak hingga akhir operasi khusus di wilayah Ukraina," tulis surat kabar Novaya Gazeta di situs webnya.
Dalam komentar yang diterbitkan oleh kantor berita Rusia, Roskomnadzor telah mengeluarkan peringatan kedua kepada Novaya Gazeta. Karena surat kabar itu gagal mengidentifikasi organisasi yang dianggap sebagai "agen asing" oleh pihak berwenang dalam publikasinya.
Dilansir Aljazirah, Selasa (29/3/2022), tekanan terhadap media liberal Rusia telah meningkat sejak Moskow mengirim pasukan ke Ukraina bulan lalu. Sebagian besar media arus utama dan organisasi yang dikendalikan negara, berpegang pada informasi yang diberikan Kremlin untuk menggambarkan konflik tersebut.
Penghentian operasional Novaya Gazeta, menyusul penutupan stasiun radio Ekho Moskvy bulan ini. Radio tersebut merupakan salah satu dari sedikit suara liberal yang tersisa di media Rusia. Pihak berwenang juga telah memblokir situs beberapa media asing, termasuk BBC, Voice of America dan Radio Free Europe/Radio Liberty. Pada Senin, Kementerian Kehakiman menambahkan media Jerman, Deutsche Welle ke daftar organisasi media yang dicap sebagai agen asing.
Pembaca Novaya Gazeta dan aktivis anti-Kremlin menyuarakan penyesalan mereka bahwa surat kabar itu tidak dapat lagi beroperasi di lingkungan media Rusia saat ini. Novaya Gazeta didirikan setelah pecahnya Uni Soviet. Novaya Gazeta selama bertahun-tahun menjadi sasaran intimidasi, bahkan wartawan mereka diserang karena investigasi terhadap pelanggaran hak dan korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika