Selasa 29 Mar 2022 21:40 WIB

Pacu Peran IKM, Kemenperin Gulirkan Program DAPATI

Kemenperin menyebut BSKJI aktif menggulirkan program DAPATI untuk pemberdayaan IKM

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) berkontribusi dalam upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Apalagi, selama ini pelaku IKM telah menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Foto: Republika/Iit Septyaningsih
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) berkontribusi dalam upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Apalagi, selama ini pelaku IKM telah menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) berkontribusi dalam upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Apalagi, selama ini pelaku IKM telah menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jumlah IKM di tanah air sebanyak 4,4 juta unit pada 2020, dengan penyerapan tenaga kerja IKM lebih dari 10,36 juta orang. IKM memiliki peran cukup strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Kick Off Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) Tahun 2022 di Bandung, Selasa (29/3).

Skema pendanaan DAPATI yaitu 75 persen diambil dari APBN melalui BSKJI dan 25 persen sisanya merupakan pembiayaan oleh IKM itu sendiri. Pelaksanaan program ini melalui kegiatan konsultasi dan bimbingan pemanfaatan optimalisasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses dan produktivitas di industri.

Maka diharapkan ke depannya akan menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah lebih tinggi. Lalu berujung pada peningkatan daya saing industri dan produknya.

Menperin menjelaskan, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) aktif menggulirkan program DAPATI dengan tujuan untuk pemberdayaan IKM melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Program DAPATI meliputi konsultansi teknologi industri guna menyelesaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi IKM sehingga dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri.

Pemberdayaan UMKM juga mendukung upaya implementasi industri 4.0. Peta jalan Making Indonesia 4.0 yang dicanangkan Kemenperin juga meliputi pemberdayaan UMKM melalui teknologi seperti e-commerce, pendanaan teknologi, serta jasa konsultansi teknologi. 

“Melalui program DAPATI ini, diharapkan semakin banyak IKM yang terlibat, sehingga semakin besar dampak yang dirasakan dalam peningkatan perekonomian nasional,” ungkap Agus.

Pada 2022, BSKJI melalui Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri (Pusat OPTIKJI)akan juga menelurkan program Penguatan Industri melalui Pemanfaatan Teknologi (PINOTI).

Program ini memberikan fasilitasi penguatan industri khususnya para wirausaha baru industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi, capacity building seperti pelatihan teknis dan manajemen, sertifikasi dan pendaftaran kekayaan intelektual.

Selain itu, difasilitasi pengembangan jejaring yang meliputi pasar, pelaku bisnis, asosiasi industri, perbankan, lembaga penyedia teknologi, perguruan tinggi dan investor. Hal itu guna menumbuhkan industri berbasis teknologi yang mandiri dan berdaya saing.

Pada acara tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengemukakan, pemerintah bersama-sama dengan DPR telah secara konsisten dan terus berusaha mendorong penumbuhkembangan dan pemberdayaan usaha IKM di Indonesia.

“DPR RI dalam hal ini Komisi VII yang merupakan mitra kerja Kemenperin akan selalu mendukung upaya-upaya memajukan IKM dan program-program yang pro-rakyat dengan semaksimal mungkin melalui penyediaan anggaran yang cukup sesuai fungsi budgeting yang dimiliki DPR. IKM kita harus semakin maju, semakin produktif, berdaya saing dan mandiri,” tutur dia.

Kepala BSKJI Doddy Rahadi menyampaikan, program DAPATI telah dilaksanakan oleh BSKJI sejak 2013 dan telah memberikan dampak langsungpada peningkatan efektivitas dan produktivitas ke-111 IKM yang telah menerima fasilitasi pendampingan dan konsultansi berupa optimalisasi teknologi. Kegiatan Kick Off DAPATI tahun 2022 mengambil tema “Growing Together, Growing Stronger”.

Sementara, Program DAPATI tahun 2022 akan melibatkan sebanyak 11 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri serta 12 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Aceh hingga Maluku. “Selain pembukaan kegiatan DAPATI tahun 2022, kegiatan Kick Off DAPATI tahun 2022 ini juga dilakukan pemberian penghargaan kepada penyedia layanan jasa konsultansi teknologi industri terbaik, perusahaan industri (IKM) penerima jasa konsultansi teknologi industri dengan kinerja terbaik, dan pembuatan video dokumenter terbaik untuk pelaksanaan program DAPATI tahun 2021,” tutur dia.

Di samping itu, dilaksanakan kegiatan workshop seleksi proposal DAPATI tahun 2022 pada tanggal 30 Maret sampai 1 April 2022. Jumlah proposal yang masuk pada tahun 2022 ini ada sebanyak 126 judul, yang nantinya akan diseleksi dan akan mendapatkan fasilitas program DAPATI tahun 2022.

Pada kesempatan yang sama dalam sesi talkshow bertema Sinkronisasi Fasilitasi Pemerintah dalam rangka pemberdayaan IKM di Indonesia. Kepala Pusat OPTIKJI Kemenperin Heru Kustanto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang dari kontribusi sumber daya alam dan sumber daya manusia sementara faktor teknologi masih relatif kecil, sehingga perlu mendorong peningkatan kemampuan teknologi bagi pelaku industri agar tetap dapat berkompetisi dan berdaya saing baik di dalam negeri maupun global.

“Saat ini Kemenperin terus berupaya mendorong IKM agar semakin tangguh, berdaya saing dan mandiri. Tentu saja semuanya memerlukan dukungan dari para stakeholder dan pemerintah daerah dalam mengupayakan hal tersebut,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement