REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Kesekretariatan DPR mengganti seluruh gorden di rumah dinas jabatan anggota DPR di Kalibata senilai Rp 80 juta per rumah atau total Rp 48,7 miliar, dianggap terlalu besar. Anggaran yang itu dinilai sebagai tindakan tidak peka dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana ekonomi belum sepenuhnya stabil menghadapi pandemi dan berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok terus terjadi.

Analis politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Iman mengatakan seharusnya DPR, dalam hal ini Sekretariat DPR menunjukkan rasa keprihatinan ke masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi pascapandemi yang belum sepenuhnya pulih saat ini, menurut dia, sangatlah tidak etis bila mengeluarkan anggaran yang sebesar itu hanya untuk pergantian gorden di satu rumah dinas.

"Anggaran pengadaan Gorden rumah dinas DPR saya kira bisa disebut kurang peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat bawah. Di tengah kenaikan harga sembako dan dampak covid 19, anggaran gorden sebesar itu terlalu mewah," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).

Baca juga : Tolak Pengadaan Gorden Rumah Dinas, Anggota Dewan: Tidak Mendesak

Ia menilai saat ini yang lebih dikedepankan adalah rasa kepedulian kepada masyarakat, dalam setiap kebijakan khususnya pengeluaran anggaran. Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah pergantian gorden baru di rumah dinas jabatan DPR sepenting itu, sehingga harus mengeluarkan anggaran sebesar total Rp 48,7 miliar.

"Seandainya misalnya harus ganti tentu yang standar saja, tak harus yang super mahal, karena bukan kebutuhan mendesak," imbuhnya.

Sedangkan, ia menilai, masih banyak peruntukkan lain. Misalnya kalaupun diperuntukkan perbaikan bisa dilakukan penghematan anggaran. Bahkan, menurut dia, kalaupun dimungkinkan anggaran tersebut bisa dialihkan ke sesuatu yang lebih dirasakan masyarakat.

Baca juga : Kementerian ESDM Prediksi Kuota Pertalite Bakal Jebol Tahun Ini

Ikuti Whatsapp Channel Republika