REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengkritisi rencana proyek pengadaan gorden rumah dinas (Rumdin) anggota DPR. Menurutnya, alasan pengadaan gorden senilai Rp 48 Miliar untuk 505 unit rumah dinas tersebut tidak masuk akal. 

"Harga gorden itu satu rumah yang mencapai Rp 90 juta juga saya menilai tidak masuk akal. Bagaimana rasionalisasinya harga gorden satu rumah Rp 90 juta untuk rumah yang jarang ditempati?" kata Ubedilah kepada Republika, Rabu (30/3/2022). 

Selain itu, ia mengatakan, alasan gorden sudah 10 tahun lebih tidak diganti juga tidak masuk akal. Menurutnya, gorden itu termasuk kain yang tahan rusak karena jarang disentuh manusia. 

"Pembelian gorden untuk rumah jabatan anggota DPR itu memenuhi indikator sia-sia, karena buang-buang uang saja di tengah rakyat banyak yang sengsara. Apalagi informasi yang saya dapat tidak sedikit rumah jabatan anggota DPR itu jarang ditempati atau tidak ditempati," ujarnya. 

Ubedilah memandang anggota DPR telah kehilangan empatinya pada rakyat banyak. Selain itu, rencana pengadaan gorden tersebut juga dinilai melukai hati rakyat. 

"Uang Rp 48,7 miliar yang digunakan untuk membeli gorden rumah jabatan anggota DPR itu lebih baik digunakan untuk bantu rakyat kecil yang sedang susah hidupnya," tuturnya. 

Ia menambahkan, pembelian gorden rumah jabatan anggota DPR juga dinilai sangat tidak perlu dan tidak mendesak. Sebab menurutnya tidak akan ada masalah jika gordenya tidak diganti.

"Apakah gara-gara gorden yang tidak diganti lalu anggota DPR tidak bisa tidur?" tanyanya.