REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Marsyudi Suhud menolak pernyataan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bahwa kata madrasah ada pada bagian keterangan dalam RUU Sisdiknas 2022. Marsudi tetap mendorong agar frase madrasah memiliki pasal tersendiri.

“Tidak cukup hanya ada pada keterangan, tidak cukup. Harus masuk di pasal,” kata Kiai Marsudi dalam sambungan telepon, Rabu (30/3/2022).

“Kita harus perjuangkan madrasah untuk masuk (pasal), wong kita-kita tamatan madrasah kok. Memang salahnya apa kata madrasah? Ada apa kata madrasah (sampai) dibuang?” kata Marsudi.

Para pembuat draf RUU Sisdiknas 2022, menurutnya, hanya orang-orang yang ingin membuat gaduh masyarakat. Mereka tidak menengok sejarah bahwa banyak tokoh-tokoh yang lahir dari rahim madrasah. 

“Pendiri Republik ini dulu rata-rata tamatan madrasah, pesantren. UU terdahulu itu satu tarikan nafas kata madrasah ada di situ,” ungkapnya.

“Walupun ini masih draf, kita harus mengingatkan jangan sampai sejarah hilang, sebelum republik ini berdiri sudah ada madrasah. Pendiri-pendirinya termasuk orang-orang madrasah. Saya juga tamatan madrasah,” kata dia.

Marsudi lantas mempertanyakan asal muasal terbesitnya keinginan untuk meninggalkan kata madrasah dari RUU Sisdiknas 2022. Ia sangsi Nadiem fobia  dengan kosa kata bahasa Arab.

“Kalau takut dengan bahasa arab, DPR juga (berasal) dari bahasa arab, MPR juga dari bahasa Arab. Kalau mau bikin yang tidak ada madrasahnya bikin aja UU di luar negeri, jangan di indonesia,” kata Marsudi.

“Titip tolong tanyakan itu, kenapa fobia begitu, apa masalahnya, apa yang buat mereka tidak nyaman dengan kata madrasah?” tanya dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika