REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di beberapa daerah di Indonesia. Wapres mengatakan, masalah kelangkaan ini sudah dibahas dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden sudah memberikan instruksi kepada menteri terkait.
"Ya kemarin Bapak Presiden sudah memberikan instruksi ini agar segera diantisipasi kelangkaan solar ini," kata Wapres di sela kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kamis (31/3/2022).
Wapres menegaskan, jajaran menteri terkait sudah diminta melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan ketersediaan solar ini. Karena itu, Wapres meminta agar kementerian dan stakeholder terkait terus melalukan pemantauan-pemantauan kelangkaan solar subsidi yang terjadi saat ini.
"Para menteri terkait diminta melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan ketersediaan solar ini. Saya kira tunggu saja beberapa hari ini, akan beberapa yang diumumkan langkah langkah seperti apa, saat ini sedang digodok," kata Wapres.
Sebelumnya, terjadi kelangkaan bahan bakar jenis solar di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir. Ini mengakibatkan antrean panjang kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ini di berbagai daerah. Kelangkaan disebut karena terbatasnya stok solar di berbagai SPBU dan berpeluang berdampak pada distribusi logistik ke daerah daerah.
PT Pertamina (Persero) buka suara atas terjadinya kelangkaan solar, khususnya solar subsidi di masyarakat. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan saat ini total konsumsi solar subsidi per Februari sudah jebol 10 persen dari kuota yang ditetapkan.
Nicke menjelaskan saat ini secara produksi dan pasokan Pertamina menjamin ada barangnya. Sayangnya, dalam hal distribusi memang masih terkendala karena saat ini penyaluran solar subsidi oleh Pertamina sudah melebihi kuota.
"Kondisinya saat ini semua aktivitas usaha sudah berjalan semua dan industri sudah naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang naik 5 persen," ujar Nicke dalam RDP bersama Komisi VI Senin (28/3/2022).
Nicke juga menjelaskan kuota solar subsidi yang dipatok pemerintah tahun ini mencapai 14,9 juta KL. Angka kuota ini bahkan turun 5 persen dari jatah solar subsidi di 2021. Tapi, hingga saat ini konsumsi sudah mencapai 16 juta KL.
"Kami memprediksi konsumsi sampai akhir tahun ada kenaikan 14 persen," ujar Nicke.
Kondisi kelangkaan solar juga diperparah dengan kondisi gap harga solar nonsubsidi dan solar subsidi yang sudah mencapai Rp 7.800 per liter. Nicke mengakui adanya shifting konsumsi karena disparitas harga ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika