Jumat 01 Apr 2022 01:40 WIB

Perda Penyimpangan Seksual Dinilai Diskriminatif, Bima Arya: Lakukan Saja Uji Materil

Bima Arya menyebut Perda telah melalui uji materil dari Provinsi Jawa Barat

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Nur Aini
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto
Foto: Pemkot Bogor
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, mempersilakan uji materil untuk Perda 10/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual (P4S). Hal itu disampaikannya lantaran banyak pihak menganggap Perda ini diskriminatif dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, Kota Bogor baru saja dianulir dari keikutsertaan Forum Masyarakat Sipil 2022 akibat Perda tersebut.

"Perda ini dianggap diakriminatif. Mari kita bahas. Mana yang diskriminatif. Saya jamin tidak ada yang diskriminatif, persekusi. Ya kalau pun ada lakukan saja uji materil, yudisial materil saja,” kata Bima Arya kepada awak media, Kamis (31/3/2022).

Baca Juga

Ia menegaskan, disahkannya Perda 10/2021 juga telah melalui uji materil dari Provinsi Jawa Barat. Jika ada substansi yang dianggap bertemtangan dengan HAM, ia meminta dilakukan uji materil. Sebab Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun terbuka jika ada hal yang harus dikoreksi.

 

Bima Arya menuturkan, pengakuan HAM di Kota Bogor datang dari warga Kota Bogor sendiri. “The high recognition, the high appreciation, come from the people of Bogor. Bukan dari lembaga manapun. Kami bekerja memuliakan HAM untuk warga Kota Bogor,” ujarnya.

 

 

Di samping itu, Bima Arya menilai jika Kota Bogor dicabut sebagai Kota Ramah HAM menurutnya hal itu tidak bijak. Sebab selama hampir delapan tahun pihaknya telah melaksanakan kegiatan HAM di berbagai substansi.

 

“Masa gara-gara Perda 10/2021, nggak bisa dibicarakan, dilakukan tindakan sepihak,” ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement