REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, mendorong perlu adanya penelitian bersama secara berkelanjutan untuk menganalisa penyebab dan menentukan rencana tindak lanjut permasalahan konflik antara TNI dan Polri yang kerap terjadi. Sambo mengungkapkan, konflik TNI dan Polri paling banyak terjadi di tahun 2021 didominasi oleh kesalahpahaman dan ketersinggungan. 

"Bentrok antara aparat dianggap persoalan esprit the corps, kecemburuan sosial atau tingkat kesejahteraan, belum dilakukan penelitian sehingga tidak terbukti," kata Sambo saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) POM TNI Tahun 2022 di Aula Gatot Soebroto Denma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Timur, Kamis (31/3/2022).

Menurutnya, bentuk konflik yang terjadi antara TNI dan Polri kebanyakan akibat kesalahpahaman dan ketersinggungan, pelanggaran lalu lintas atau ketersinggungan dalam berkendara, perselisihan di tempat hiburan atau konsumsi minuman keras, balas dendam. Oleh karena itu, Sambo mengatakan perlu adanya strategi pencegahan berupa gabungan pendidikan dasar dan latihan tempur sebagai upaya preemtive serta dibutuhkan penelitian berkelanjutan atau analisa penyebab menentukan tindak lanjut masalah konflik.

"Kemudian strategi kerja sama sinergitas seperti komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan intergrasi. Kalau kita kuat, maka konflik TNI dan Polri tidak terjadi, makanya membutuhkan sinergitas, pencegahan dan mitigasi," ujarnya.

Sambo mengungkap, konflik TNI dan Polri paling banyak terjadi di tahun 2021 didominasi oleh kesalahpahaman dan ketersinggungan. Selama 3 tahun terakhir, dari 3.493 kejadian menonjol, konflik TNI dan Polri menyumbang 0,80 persen kejadian menonjol atau 28 kejadian.

"Kita dianggap pilar keamanan negara, tetapi berkonflik. Tentu akan berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat, tidak berjalannya sinergitas dan soliditas TNI-Polri, serta tidak optimal dalam mendukung kebijakan pemerintah," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika