REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Perusahaan energi milik negara Venezuela PDVSA sedang dalam pembicaraan untuk membeli dan menyewa beberapa kapal tanker minyak di tengah kemungkinan ekspansi ekspor. Kabar tersebut menurut tiga sumber dan sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters, Jumat (1/4/2022), sebuah tanda yang diharapkan negara itu. Sanksi AS terhadap sektor minyaknya akan dilonggarkan.

Invasi Rusia ke Ukraina telah memicu perburuan global bagi pasokan minyak baru, terutama minyak berat yang diproduksi oleh Venezuela. Pertemuan tingkat tinggi antara pejabat Amerika Serikat (AS) dan Venezuela di Caracas bulan ini membuka pintu bagi pembicaraan mengenai sanksi yang dikenakan pada PDVSA pada 2019, yang kemudian diperkuat oleh mantan Presiden AS Donald Trump sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum untuk menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Sanksi terhadap Venezuela yang diberlakukan pemerintahan Trump pada 2020 menyebabkan pemotongan total otorisasi ekspor yang mencakup sebagian besar perusahaan energi asing dalam produksi bersama dengan PDVSA. Penangguhan tersebut membuat perusahaan termasuk Chevron Corp, Eni SpA dan Repsol SA dengan miliaran dolar dalam bentuk dividen dan utang yang belum dibayar yang telah diselesaikan melalui kargo minyak Venezuela. 

Eksekutif dari lengan maritim PDVSA, PDV Marina, dan divisi Perdagangan dan Suplai perusahaan baru-baru ini bertemu dengan beberapa perusahaan yang menawarkan kapal tanker. Semua bersedia mengambil minyak mentah atau produk olahan Venezuela sebagai pembayaran untuk kapal, menurut dokumen dan sumber yang berbicara dengan syarat anonim.

"Armada kapal tanker PDVSA terlalu pendek untuk setiap peningkatan produksi minyak untuk penyulingan domestik atau ekspor," kata salah satu sumber. PDVSA tidak membalas permintaan komentar.

Armada bobrok atau armada tua PDVSA, terdiri dari sekitar 30 kapal tanker milik sendiri. Sebagian besar terpaksa tetap berada di perairan Venezuela setelah kekurangan investasi dan kurangnya perbaikan selama lebih dari satu dekade, menurut data dan sumber Refinitiv Eikon.

Ekspor minyak mentah dan minyak negara itu telah jatuh di bawah sanksi AS, menjadi sekitar 650.000 barel per hari (bph) tahun lalu, dari lebih dari 1,5 juta barel per hari pada 2018. Sanksi AS yang menghentikan PDVSA dari memperbarui asuransi dan klasifikasi kapalnya, yang menyatakan bahwa mereka layak laut, dalam beberapa tahun terakhir telah membatasi kemampuan perusahaan agar menggunakan kapal untuk ekspor, membuatnya sangat bergantung pada sekelompok kapal tanker pihak ketiga yang sering mengangkat minyak mentah di pelabuhan Venezuela, sumber dan dokumen dari perusahaan negara menunjukkan.

Dalam salah satu proposal yang dilihat oleh Reuters, sebuah perusahaan yang namanya disunting dari dokumen tersebut, menawarkan lima kapal tanker Aframax. Masing-masing dengan kapasitas untuk mengangkut hingga 700 ribu barel minyak, di bawah kontrak sewa dengan opsi untuk membelinya.

Itu mengharuskan PDVSA untuk membayar antara 22.500 dolar AS hingga 35.000 dolar Aas per hari hingga 12 bulan untuk menyewa setiap kapal di bawah kontrak sewa waktu. Kapal-kapal itu secara bertahap akan digantikan oleh yang baru setelah tahun pertama dengan pembayaran untuk kapal tanker baru melalui empat juta barel bahan bakar minyak Venezuela senilai 300 juta dolar AS, menurut proposal tersebut.

Perusahaan itu juga mengusulkan mengaburkan kepemilikan PDVSA atas kapal tanker baru melalui rantai perantara, yang akan mengurangi risiko penahanan atau penyitaan oleh AS jika sanksi tetap berlaku. PDVSA pada 2020 menawarkan untuk mengirimkan minyaknya sendiri, dengan memperhitungkan biaya dalam kesepakatan pasokan minyak mentah guna membantu pelanggan yang berjuang menyewa kapal karena sanksi AS, tetapi kontrak itu berumur pendek karena kurangnya kapal Venezuela yang cukup.

Perusahaan tahun itu juga kehilangan tiga dari empat kapal pengangkut minyak mentah yang sangat besar yang dibelinya dari China karena sengketa pembayaran. Awal tahun ini, PDVSA harus mengirim kru untuk menyelamatkan satu lainnya, yang berada dalam kesulitan selama berminggu-minggu di Asia.

Washington antara 2019 dan 2020 memasukkan daftar hitam pemilik dan operator kapal yang membawa minyak Venezuela, tetapi pada tahun lalu belum memberlakukan sanksi maritim serupa. Hanya saja, banyak perusahaan pelayaran terus menghindari perairan Venezuela karena tindakan AS, yang memaksa diskon harga besar-besaran untuk minyak negara Amerika Selatan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika