Gelar Lokakarya, Kemendagri Serap Saran Masyarakat untuk Turunkan Angka Stunting 

Red: Fernan Rahadi

Lokakarya dan Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting Desa/Kelurahan di Balai Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Rabu (30/3/2022).
Lokakarya dan Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting Desa/Kelurahan di Balai Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Rabu (30/3/2022). | Foto: dokpri

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Penurunan angka stunting menjadi salah satu program prioritas nasional yang mesti dituntaskan dengan segera. Keterlibatan aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan agar program penanganan yang disusun pemerintah dapat berjalan dengan efektif. 

"Stunting ini tali-temali dengan berbagai persoalan, mulai pola asuh, pola makan, juga kemiskinan. Ini mesti menjadi perhatian kita bersama, baik pemerintah pusat, daerah, sampai tingkat desa dan kelurahan," kata Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Eko Prasetyanto saat membuka Lokakarya dan Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting Desa/Kelurahan di Balai Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Rabu (30/3/2022) lalu. 

Begitu kompleksnya persoalan yang mengitari stunting, Eko melanjutkan, pemerintah perlu menyerap saran, pandangan, dan pemikiran dari masyarakat. “Kami dari Kementerian Dalam Negeri sangat berharap dari pertemuan ini adanya usulan strategis yang dapat kami sampaikan kepada pimpinan dalam rangka percepatan penanganan stunting,” ujar Eko menjelaskan tujuan kegiatan. 

Tidak sampai di situ, Kepala Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan, Mohammad Noval mengatakan, lokakarya ini juga dimaksudkan untuk meninjau program penurunan angka stunting yang telah dilakukan pemerintah kota dan kabupaten.  

"Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk mengidentifikasi efektivitas regulasi pemerintah kabupaten dan kota dalam upaya penurunan stunting di desa dan kelurahan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi upaya dan implementasi yang dapat dilakukan pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya penurunan stunting di desa dan kelurahan," ucap Noval dalam siaran pers, Sabtu (2/4/2022).

Lokakarya diisi dengan diskusi dan dengar pendapat dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari penyuluh kesehatan, bidan, perangkat kecamatan, dinas kesehatan hingga dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. 

Eko sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap Desa Cimande menjadi desa bebas stunting. "Semoga Desa Cimande menjadi desa percontohan untuk nol stunting. Setuju Bapak, Ibu?" tanya Eko yang kemudian disambut dengan sorai setuju dari peserta lokakarya.

Terkait


Kemendagri Minta Sekda Intervensi Kestabilan Harga Pangan

Dukung Transformasi Digital untuk Ekonomi Nasional, Peruri Kerjasama dengan Kemendagri

Eks Petinggi Adhi Karya Didakwa Rugikan Negara Rp19,7 Miliar dalam Kasus IPDN

Kemendagri akan Bahas Dana Operasional Desa dengan Kemenkeu 

Wali Kota Kediri Ingin PKK Ikut Cegah Pernikahan Dini dan Stunting

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

[email protected]

Ikuti

× Image
Light Dark