REPUBLIKA.CO.ID,NEW DELHI–Putusan pengadilan di salah satu negara bagian di India yang melarang siswi Muslim mengenakan hijab di sekolah telah memicu kritik dari para cendikiawan dan aktivis HAM. Beragam protes dilayangkan banyak pihak atas aturan ini.

Meskipun larangan tersebut hanya diberlakukan di negara bagian Karnataka di Selatan, para kritikus khawatir hal itu dapat digunakan sebagai dasar untuk pembatasan yang lebih luas terhadap ekspresi beragama Muslim. Terutama di negara yang telah menyaksikan gelombang nasionalisme Hindu di bawah Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.

“Dengan penilaian ini, aturan yang Anda buat dapat membatasi kebebasan beragama dari setiap agama,” kata Faizan Mustafa, seorang sarjana kebebasan beragama dan wakil rektor di Universitas Hukum Nalsar yang berbasis di Hyderabad dilansir dari Arab News, Sabtu (2/4/2022).

“Pengadilan seharusnya tidak memutuskan apa yang penting bagi agama apa pun.  Dengan melakukan itu, Anda mengunggulkan praktik-praktik tertentu di atas yang lain,"tambahnya.