REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) mempertanyakan nasib lubang tambang yang berada di luar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kaltim. Hal ini disampaikan usai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan sudah mulai merehabilitasi lubang tambang di IKN.
Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang mengatakan, kebijakan pemerintah mengutamakan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN saja sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Sebab, masyarakat di luar kawasan IKN juga terdampak lubang tambang.
"Seharusnya yang dipulihkan tidak hanya yang di kawasan IKN. Seharusnya pemerintah fokus ke kawasan lain (di Kaltim) yang sudah berulang kali terjadi bencana banjir dan banyak anak tenggelam," kata Rupang kepada Republika, Sabtu (2/4).
Berdasarkan catatan Jatam, terdapat 40 orang yang meninggal karena tenggelam di lubang tambang sepanjang periode 2011-2021 di Kaltim. Sebanyak 33 di antaranya merupakan anak-anak.
Rupang bilang, total saat ini terdapat 1.735 lubang tambang skala besar di Kaltim. Ratusan di antaranya berjarak kurang dari 500 meter dari pemukiman warga. "Yang dekat pemukiman ini dulu yang harus segera dipulihkan, ditutup," ujarnya.
Selain soal prioritas rehabilitasi, Rupang juga menyebut data luas bukaan lubang tambang yang dibeberkan KLHK tak sesuai fakta. KLHK menyebut luas bukaan lubang tambang di Kaltim mencapai 154 ribu hektare.
"Menurut kami, itu datanya masih sangat jauh. Ada kemungkinan diperkecil, karena angka sebenarnya fenomenal, yakni 1,3 juta hektare," ujar Rupang. Dia juga mengklaim bahwa data 1,3 juta hektare itu sudah dikonfirmasi Pemprov Kaltim.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, luas bukaan lubang tambang di Kaltim 154 ribu hektare, yang 29 ribu hektare di antaranya berada di dalam kawasan IKN.
Siti mengatakan, pihaknya sudah mulai mencoba memulihkan sejumlah lubang tambang di IKN itu pada 2021. Dalam slide paparannya, tampak ada tiga konsep yang digunakan untuk memulihkan area bekas lubang tambang itu. Pertama, dijadikan hutan rawa buatan yang bisa digunakan sebagai koridor satwa dan area penyangga tamah hutan raya (Tahura).
Kedua, dijadikan tempat agrowisata. Ketiga, memanfaatkan air lubang tambang untuk kegiatan wisata, perikanan, olahraga, dan untuk sumber air bersih. "Bekas tambang yang berair ini seharusnya bisa menjadi sumber air untuk IKN," ujar Siti dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika