REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua MPR Amien Rais mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa kekuasaan mereka akan berakhir pada Oktober 2024. Jangan lagi keduanya menggulirkan wacana untuk melanjutkan kekuasaannya setelah masa jabatannya berakhir.
"Jadi menjadi paranoid rezim di mana cirinya adalah rasa tidak pernah secure, aman, kemudian cara menutupi kelemahannya dengan cara menggertak, dengan mengancam, dengan mengerahkan massa yang masif bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa ini," ujar Amien lewat chanel Youtubenya, Sabtu (2/4).
Sifat paranoid itu, jelas Amien, menjadikan Jokowi dan Luhut kemudian menganggap mereka adalah sosok yang paling bisa menyelamatkan Indonesia. Padahal, hal tersebut justru menunjukkan keterbatasan wawasannya.
Duet Jokowi-Luhut dinilainya seperti kategori terakhir manusia yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ahli filsafat Islam itu menyatakan rojulun laa yadri wa laa yadri annahu laa yadri yang artinya adalah 'dia tidak mengetahui bahwasannya dia tidak mengetahui'.
"Dia menganggap sebagai manusia yang tahu the truth, kebenaran, sementara jadi bahan tertawaan bagi rakyatnya," ujar Amien.
Praktik yang mampu melanggar konstitusi itu kemudian dimuluskan dengan adanya deklarasi mendukung perpanjangan masa jabatan presiden oleh segelintir kelompok. Bukan tidak mungkin, ke depannya akan ada kelompok organisasi lain yang dikerahkan untuk mendeklarasikan sesuatu yang sama.
"Jokowi-Luhut ini dihinggapi namanya penyakit psikis yang namanya paranoid, karena kesalahan-kesalahan dan kedzaliman yang dilakukan oleh duet itu untuk bangsa ini," ujar Amien.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulangkali menekankan agar semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya seusai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022).
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," ujar Presiden.
Sebelumnya, dalam perjalanan dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, sejumlah warga meneriakkan soal tiga periode tersebut. Isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden ini juga sudah ramai dibahas di tengah masyarakat dalam beberapa bulan terakhir.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menekankan bahwa ia bersama Presiden RI Joko Widodo fokus menjalankan tugas hingga 2024 sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat. Wapres menegaskan tidak mengurusi wacana yang berkembang terkait penundaan Pemilu 2024. "Kami fokus menjalankan tugas, mempercepat upaya pemulihan sampai 2024," kata Wapres, di sela kunjungan kerjanya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/2/2022), menjawab pertanyaan atas adanya wacana penundaan Pemilu 2024.
Wapres menegaskan mandat yang diberikan kepada Presiden dan dirinya hanya sampai tahun 2024. Menurutnya, wacana penundaan pemilu yang berkembang bukan menjadi urusan dirinya dan Presiden Jokowi. "Jadi kami hanya berpikir sampai 2024, tidak ada pikiran lain. Jadi urusan lain bukan wilayah kami. Itu wacana yang berkembang," kata dia lagi.
Adapun Luhut, termasuk menteri yang menggaungkan isu penundaan pemilu 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika