REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Terjadinya lonjakan permintaan terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dampak naiknya harga Pertamax, PT Pertamina menambah pasokan Pertalite untuk wilayah Sukabumi, Jawa Barat sekitar 20 persen.
"Sudah beberapa hari terakhir ini kami menambah kuota BBM jenis Pertalite untuk wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi sekitar 20 persen," kata Sales Branch Manager Rayon 1 Sukabumi PT Pertamina Andi Arifin di Sukabumi, Ahad (3/4/2022).
Ia memaparkan adapun pasokan BBM jenis Pertalite pada kondisi normal untuk wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi sebanyak 539.000 sampai 540.000 liter per hari. Namun saat ini, dikarenakan melonjaknya permintaan pasokan menjadi 659.000-720.000 liter setiap harinya.
Menurut Andi, terjadinya antrean panjang di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di wilayah Sukabumi lebih dikarenakan pengendara panik sehingga mengisi bahan bakarnya secara penuh. Selain itu, pihaknya membantah telah terjadi kekosongan pasokan Pertalite di sejumlah SPBU, padahal dalam kenyataan setiap harinya pasokan tetap tersedia.
Namun, karena adanya lonjakan permintaan sehingga di beberapa SPBU kehabisan persediaan BBM jenis ini. Andi mengatakan, dari pantauan pihaknya SPBU yang lain masih tersedia.
Maka dari itu, pemilik kendaraan tidak perlu khawatir apalagi sampai melakukan aksi borong Pertalite yang menyebabkan persediaannya di beberapa SPBU habis. Pihaknya juga memastikan pasokan BBM lancar selama Ramadhan ini.
"Antisipasi ada oknum yang memanfaatkan kondisi seperti ini, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan dan meminta pemilik maupun pengelola SPBU tidak melayani dahulu permintaan dari pedagang BBM eceran untuk antisipasi terjadinya antrean panjang kendaraan," tambahnya.
Andi mengatakan PT Pertamina menjamin persediaan BBM hingga lebaran atau Idul Fitri mendatang dan dari hasil pemantauan serta pengawasan di setiap SPBU saat ini kondisi kendaraan yang antre untuk membeli Pertalite mulai kembali normal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika