REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), masih menunggu regulasi teknis terkait pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dari pemerintah senilai Rp 300 ribu.

"Sampai saat ini informasi BLT minyak goreng baru kita dapat dari media massa dan media sosial, sementara surat resmi serta regulasi teknis dari pemerintah belum kita terima," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Baiq Asnayati menyikapi program pemerintah yang akan memberikan BLT minyak goreng senilai Rp 300 ribu untuk tiga bulan (April, Mei dan Juni) di Mataram, Senin (4/4/2022).

BLT minyak goreng untuk mengurangi beban masyarakat terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng. Pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL).

Namun demikian, kata Asnayati, untuk memastikan siapa yang akan menjadi sasaran penerima BLT dan masing-masing mendapat berapa, hingga kini belum ada kepastian. "Itu merupakan program pemerintah pusat, jadi kita tunggu saja regulasi secara teknis agar kita tidak keliru menyampaikan informasi," kata dia.

Asnayati mengatakan, jika merujuk pada informasi di media massa yang menyebutkan sasaran penerima BLT minyak goreng merupakan keluarga yang masuk dalam program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Data Dinsos Kota Mataram mencatat data sasaran PKH di Kota Mataram sebanyak 20.120 kepala keluarga (KK), sedangkan penerima BPNT sebanyak 32.211 KK.

"Jika yang menjadi sasaran adalah PKH dan BPNT, kita sudah ada data. Sedangkan untuk sasaran PKL, kemungkinan akan dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan atau dinas terkait lainnya," kata dia.