REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Perwakilan driver ojek online (ojol) Jawa Tengah kembali menemui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Mereka mewakili sejumlah penyedia layanan ojol seperti Gojek, Grab, Shopee dan Maxim.
Untuk kesekian kali, mereka mengadukan sejumlah persoalan yang kini dihadapi para driver ojol dengan masing- masing aplikator. Antara lain perihal kebijakan penyesuaian tarif, kejelasan status serta tidak adanya payung hukum yang lebih jelas.
“Dalam praktiknya, kami (para driver ojol) ini diperlakukan super eksploitatif dalam hubungan kemitraan,” ungkap Dedy Prasetyo, salah satu perwakilan driver ojol, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/4).
Para driver ojol, ungkapnya, sangat mengharapkan ada solusi terkait dengan hubungan kemitraan yang dimaksud. Artinya perlu dipertegas lagi sistem kemitraan yang dimaksud agar ada prinsip keadilan.
Ia mencontohkan perihal tarif, yang selama ini para driver ojol merasa tidak pernah dilibatkan dalam penentuannya. “Tahu- tahu, aplikator --secara sepihak-- menurunkan tarif sehingga cukup membebani para driver sebagai mitra,” jelasnya.
Belum jelas dengan permasalahan tarif, lanjut Dedy, aplikator dengan seenaknya juga merekrut driver baru. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh aplikator selama ini seolah- olah tidak bisa dikontrol.
Ia juga menyampaikan, secara umum ada sejumlah tuntutan yang dikehendaki para driver ojol di Jawa Tengah. Pertama menuntt kenaikan tarif yang sebelumnya diturunkan aplikator menjadi 8.000 per 0 - 4 kilometer.
Kedua, aplikator juga harus mengontrol dan mengendalikan perekrutan driver baru dan tidak melakukan seenaknya sendiri. Selain itu juga menuntut aplikator memperjuangkan para driver ojol dalam kepesertaan BPJS dan memberikan payung hukum yang lebih jelas.
“Makanya kami menghadap pak gubernur berharap ada dukungan untuk mencari solusi terkait persoalan yang kami hadapi selama ini,” tegasnya.
Para driver ojol, masih kata Dedy, sudah semakin resah dan sebenarnya ingin menggelar aksi demonstrasi pengerahan massa. Namun atas pertimbangan saran sejumlah pihak, hal itu masih ditahan.
“Kami sepakat untuk menahan diri dan lebih mengedepankan cara- cara yang lebih konstruktif, seperti dialog dengan Gubernur Jawa Tengah ini,” tambahnya.
Menanggapi keinginan para driver ojol tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan sudah lama mengikuti persoalan yang dihadapi para driver ojol di Jawa Tengah tersebut.
Termasuk juga mencermati masukan dari Dinas Perhubungan (Dishub). Kendati begitu, gubernur menyampaikan tidak bisa tergesa- gesa untuk mengambil sebuah kebijakan, mengingat bentuk hubungan kerjasama kemitraan ojol yang berlaku sangat berbeda.
“Memang tidak mudah, karena ini merupakan bentuk baru dalam sebuah pekerjaan dan hubungannya adalah mitra dengan aplikator bukan perusahaan
dengan karyawan,” ungkap Ganjar.
Karena bukan karyawan, maka tidak ada hak dan kewajiban antara keduanya. Sehingga aplikator bisa saja mengambil keputusan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah, di level bawah (para driver ojol) muncul berbagai masalah. “Panjenengan merasa dirugikan karena pembagian keuntungan tidak seimbang, maka yang seperti ini perlu dibicarakan lagi,” jelasnya.
Persoalan yang dihadapi para driver ojol, lanjut gubernur, tidak hanya terjadi di Jawa Tengah saja, melainkan juga di daerah lain di Indonesia. “Namun saya mengapresiasi teman- teman driver ojol tidak demo,” lanjutnya.
Demo merupakan hak semua masyarakat, tetapi sekarang masih dalam situasi pandemi. Maka lebih baik perwakilan berdialog langsung seperti ini.
“Apapun, nanti kami bantu mengkomunikasikan dengan pemilik aplikasinya, kebetulan saya kenal dengan mereka,” tambah Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika