REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan tidak boleh ada tempat untuk Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Hal ini disampaikan setelah adanya laporan kematian ratusan warga sipil di kota-kota sekitar Kiev.

"Berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai situasi keamanan saat ini dan pembantaian Bucha," kata Kuleba di media sosial Twitter, Selasa (5/4/2022).

"Menekankan Ukraina akan menggunakan seluruh mekanisme yang tersedia di PBB untuk mengumpulkan bukti dan meminta pertanggung jawaban Rusia sebagai penjahat perang, tidak ada tempat bagi Rusia di Dewan Keamanan PBB," tambahnya.

Sebelumnya Amerika Serikat (AS) juga mengatakan meminta Majelis Umum PBB menyingkirkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield pada Senin (4/4/2022) mengatakan, partisipasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia adalah lelucon.

"Dan itu salah, itulah sebabnya kami percaya inilah saatnya Majelis Umum PBB memilih untuk menghapusnya," katanya.

Rusia di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun di dewan yang bermarkas di Jenewa. Misi Moskow untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai desakan AS ini.

Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Namun keputusannya mengirimkan pesan politik yang penting dan dapat mengizinkan penyelidikan.

Bulan lalu Dewan HAM PBB menggelar penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi, termasuk kemungkinan kejahatan perang invasi Rusia ke Ukraina. Sekurangnya 32 anggota memberikan suara mendukung resolusi yang diajukan oleh Ukraina.

Rusia dan Eritrea memberikan suara menentang. Sedangkan 13 negara lain, termasuk China, abstain.

Baca juga : Lithuania Turunkan Hubungan Diplomatik dengan Rusia

Ikuti Whatsapp Channel Republika