Selasa 05 Apr 2022 15:24 WIB

Menteri Keuangan Sri Lanka Mengundurkan Diri usai Sehari Dilantik

Protes semakin meningkat dengan krisis ekonomi yang terus semakin buruk.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Friska Yolandha
Seorang agen keamanan pemerintah berpakaian preman memotret warga Sri Lanka yang memprotes menuntut presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri di Kolombo, Sri Lanka, Senin, 4 April 2022. Presiden Sri Lanka pada hari Senin mengundang semua partai politik yang diwakili di Parlemen untuk menerima kementerian setelah Kabinetnya mengundurkan diri di tengah protes publik atas krisis ekonomi terburuk di negara itu dalam memori yang telah menyebabkan kekurangan makanan, bahan bakar dan obat-obatan.
Foto: AP Photo/Eranga Jayawardena
Seorang agen keamanan pemerintah berpakaian preman memotret warga Sri Lanka yang memprotes menuntut presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri di Kolombo, Sri Lanka, Senin, 4 April 2022. Presiden Sri Lanka pada hari Senin mengundang semua partai politik yang diwakili di Parlemen untuk menerima kementerian setelah Kabinetnya mengundurkan diri di tengah protes publik atas krisis ekonomi terburuk di negara itu dalam memori yang telah menyebabkan kekurangan makanan, bahan bakar dan obat-obatan.

REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Menteri Keuangan Sri Lanka, Ali Sabry, mengundurkan diri pada Selasa (5/3/2022), sehari setelah dilantik. Protes semakin meningkat dengan krisis ekonomi yang terus semakin buruk.

"Dengan ini saya mengajukan pengunduran diri saya dari jabatan Menteri Keuangan dengan segera," kata Sabry dalam surat kepada presiden.

Baca Juga

Presiden Gotabaya Rajapaksa mengangkat Sabry sebagai menteri keuangan pada Senin (4/4/2022). Pelantikan itu dilakukan setelah sebanyak 26 menteri mengundurkan diri, termasuk saudaranya sekaligus Menteri Keuangan Basil Rohana Rajapaksa.

Kondisi pemerintahan yang dijalankan keluarga Rajapaksa semakin sulit. terlebih lagi usai koalisi yang berkuasa kehilangan mayoritas dukungan di parlemen pada Selasa. Sebanyak 41 anggota parlemen keluar dari aliansi.

"Partai kami berada di pihak rakyat," kata pemimpin Freedom Party Maithripala Sirisen yang menarik dukungannya untuk koalisi Rajapaksa.

Partai oposisi terbesar Sri Lanka United People's Force (SJB) juga menolak undangan presiden untuk membentuk pemerintah. Kantor Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundang semua partai politik yang diwakili di Parlemen untuk bersama-sama menerima pengajuan menteri untuk menemukan solusi bagi krisis nasional pada Senin.

"Rakyat negara ini ingin Gotabaya dan seluruh keluarga Rajapaksa pergi dan kami tidak bisa melawan kehendak rakyat dan kami tidak bisa bekerja bersama para koruptor,” kata pejabat tinggi SJB Ranjth Madduma Banadara.

SJB memiliki 54 anggota parlemen dari 225 anggota Parlemen. Penolakannya terhadap permintaan presiden kemungkinan akan mengakibatkan ketidakpastian dan protes lanjutan yang diadakan di seluruh negeri.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement