REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengingatkan beberapa hal yang harus dipenuhi perusahaan asuransi syariah untuk mengoptimalkan performa industri asuransi syariah di Indonesia. Wapres menegaskan, prinsip-prinsip syariah harus menjadi kekuatan yang melekat dalam industri asuransi syariah.

Wapres melanjutkan, kinerja perusahaan di bidang keuangan syariah yang sudah baik harus dijaga kesinambungannya. Keikutsertaan masyarakat juga perlu ditingkatkan.

"Khusus bagi perusahaan asuransi syariah, perkuat kesiapan dalam menghadapi risiko-risiko yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana, yang dapat memicu klaim atau penarikan dana dalam jumlah besar," kata Wapres saat menghadiri virtual acara peluncuran PT Prudential Sharia Life Assurance atau Prudential Syariah, Selasa (5/4/2022).

Wapres menambahkan, untuk optimalisasi performa industri asuransi syariah dan keberlanjutannya, juga ada beberapa faktor kunci yang harus dipenuhi.

Pertama, kualitas SDM sebagai salah satu kunci kemajuan sektor asuransi syariah dan industri keuangan syariah secara umum. Wapres mengatakan, tidak dapat dipungkiri, SDM dengan kompetensi ekonomi dan keuangan sekaligus memahami prinsip-prinsip syariah masih kurang.

"SDM yang ahli di bidang ini akan memajukan industri ini, antara lain melalui penciptaan produk yang inovatif dan perluasan pangsa pasar baru," kata Wapres.

Kedua, lanjut Wapres, nilai-nilai syariah dalam menjalankan bisnis asuransi syariah harus terus dijaga. Hal ini demi menjaga kepercayaan sekaligus meningkatkan keyakinan publik akan keunggulan produk-produk jasa keuangan syariah dibandingkan konvensional.

Terakhir, Wapres mendorong pemanfaatan teknologi digital dioptimalkan pada layanan sektor keuangan dan asuransi syariah. Menurut Wapres, pemanfaatan teknologi digital dapat lebih cepat, mudah dan murah, sekaligus mampu menggaet konsumen dari generasi milenial dan generasi Z.

"Terlebih di masa depan, nasabah asuransi, baik individu maupun bisnis, akan semakin mengharapkan layanan yang personal dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan," kata Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika