REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengatakan pihaknya mendukung dan mendorong Pemprov DKI Jakarta merealisasikan pembangunan pabrik minyak goreng (migor). Pasalnya, kata dia, Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum mampu memproduksi minyak goreng untuk warganya.
Dia menambahkan, dengan ketersediaan stok nantinya, diharapkan migor aman dari kartel dan mafia. “Posisinya saat ini hanya mengandalkan dari produsen nasional. Akibatnya ketika pasokan terhenti maka warga Jakarta terkena imbas kelangkaan minyak goreng seperti beberapa waktu lalu,” kata Ismail kepada Republika, Selasa (5/4).
Dia menambahkan, kerja sama BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya dengan BUMD Agro Jabar dan BUMD Jateng diprediksi mampu mengatasi permasalahan stok minyak ke depannya. “Atas dasar itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam rapat kerja beberapa waktu lalu mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memproduksi sendiri minyak goreng,” katanya.
Menurut dia, selain untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta, penyediaan pabrik migor juga tidak menutup kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah sekitar. Dia mengatakan, ide produksi minyak juga merupakan adaptasi dari food station sebelumnya dalam merealisasikan kemandirian pangan komoditas beras.
Direktur Utama BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo, mengatakan, wacana pembuatan pabrik minyak goreng dengan BUMD Agro Jabar dan BUMD Jateng masih dalam penjajakan. Menurutnya, setelah selesai, tahapan berikut dilanjut dengan pengkajian kelayakan investasi tiga BUMD. “Berikutnya akan dilakukan Pengkajian terkait kelayakan investasi nya,” kata Pamrihadi kepada Republika, Senin (4/4).
Ditanya soal dana investasi, Pamrihadi mengaku belum bisa memberikan informasi rinci. Pasalnya, setelah penjajakan diskusi selesai dengan dua BUMD lainnya, tahap pembuatan pabrik minyak goreng akan dilakukan pengkajian lebih jauh menyoal kelayakan investasi. "Akan dilakukan kajian investasinya,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika