REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mencabut keadaan darurat pada Selasa (5/4/2022) malam. Tindakan itu setelah puluhan anggota parlemen keluar dari koalisi yang berkuasa, meninggalkan pemerintahannya sebagai minoritas di parlemen.
Dalam lembaran negara yang dikeluarkan, Rajapaksa mencabut peraturan darurat yang mulai berlaku Jumat (1/4/2022). "Saya, Gotabaya Rajapaksa, Presiden Republik Sosialis Sri Lanka, dengan ini mencabut Lembaran Negara yang berlaku mulai tengah malam pada tanggal 5 April 2022," tulisan di Lembaran Negara itu mengacu pada perintah sebelumnya.
Secara politis, kemungkinan langkah selanjutnya yang akan diambil presiden dengan penunjukan perdana menteri baru menggantikan kakak laki-lakinya sendiri, Mahinda Rajapaksa. Rajapaksa pun kemungkinan mempercepat pemilihan parlemen sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan pada 2025.
Rajapaksa membubarkan Kabinet pada Senin (4/4/2022) dan berusaha untuk membentuk pemerintah persatuan dengan mengundang keterlibatan partai politik oposisi. Namun, tawaran itu langsung ditolak oleh oposisi dan berlanjut dengan keputusan penarikan dukungan dari pihak koalisi di parlemen.
Sebagai tanda lebih lanjut dari kekurangan dana, Sri Lanka mengumumkan penutupan sementara kedutaan besarnya di Oslo dan Baghdad, dan konsulat jenderal di Sydney, mulai 30 April. Kementerian Luar Negeri mengatakan, sedang merestrukturisasi perwakilan diplomatik Sri Lanka karena situasi ekonomi dan kendala mata uang asing yang dihadapi negara.
Kerusuhan publik melonjak atas penanganan keluarga Rajapaksa terhadap utang yang telah menyebabkan kekurangan makanan dan bahan bakar, serta pemadaman listrik berkepanjangan. Ditambah sudah mulai ada kekurangan obat-obatan yang dapat meruntuhkan sistem kesehatan.
Demonstrasi dimulai bulan lalu dan telah meningkat dalam beberapa hari terakhir yang menyebabkan bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi dalam beberapa kasus. Puluhan pengunjuk rasa berkumpul dengan damai di dekat kediaman perdana menteri pada Selasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika