REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, seluruh staf di Kantor Staf Presiden (KSP) tidak pernah meminta dukungan uang kepada masyarakat. "Kebijakan dari KSP tidak ada minta-minta di luar, semua kegiatan KSP didukung sepenuhnya oleh APBN, dan kalau ada yang minta di luar itu, saya pastikan penipuan!" kata Moeldoko saat ditemui di kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2022).
Beredar surat dengan kop KSP ditujukan kepada Wali Kota Cirebon Nashruddin Azis, yang meminta uang sebesar Rp 800 juta untuk santunan kepada anak yatim, piatu, dan kelompok duafa. Surat itumengatasnamakan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin.
Uang tersebut, menurut surat tersebut, akan dibagikan oleh Presiden Joko Widodo. Surat tersebut juga berstempel resmi KSP. "Dan kalau ada anggota saya sungguh-sungguh melakukan itu, saya akan copot dia, karena semua yang masuk ke sini sudah membawa pakta integritas," ucap Moeldoko.
Mantan Panglima TNI menyatakan, selain surat yang mengatasnamakan Ngabalin, ada juga surat palsu kepada kepala kantor pertanahan Minahasa dengan mencatut nama Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani. Sehingga kasus pencatutan KSP bukan yang pertama kalinya terjadi.
"Di KSP tidak mengenal begini ya, intelijen staf khusus presiden. Kadang-kadang foto di sini disebarkan di luar dan menyampaikan 'Saya orang KSP'. Surat dari Pak Ngabalin ini yang perlu saya klarifikasi bahwa tidak benar tanda tangannya Pak Ngabalin, dan tidak benar menggunakan kop KSP. Semuanya dipalsukan," jelas Moeldoko.
Dia pun meminta Ngabalin melaporkan kepada aparat kepolisian untuk membersihkan nama KSP dari tindak penipuan. "Maka, besok pagi (Kamis 7/4), Pak Ngabalin melaporkan kepada Bareskrim untuk ditindaklanjuti; dan saya ingatkan kepada masyarakat Indonesia, kalau ada yang yang mengaku seperti itu, jangan segan-segan dikonfirmasi ke Kantor Staf Presiden agar kami bisa mengklarifikasi. Tidak usah takut," kata Moeldoko.
Menurut dia, setidaknya ada dua tujuan dari tindak penipuan tersebut, yaitu memperkaya diri sendiri dan memperburuk citra KSP. "Dulu ada tenaga ahli profesional dikeluarkan karena kinerjanya kurang bagus, apalagi yang minta-minta (uang). Jadi, saya pastikan tidak ada permintaan bantuan (atas nama KSP). Masyarakat jangan sampai dirugikan dan saya juga tidak ingin nama KSP menjadi tercoreng," ucap Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika