REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan percepatan vaksinasi booster atau dosis penguat sebagai upaya meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, termasuk kota-kota besar di wilayah aglomerasi seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Wilayah aglomerasi Jabodetabek menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah karena memiliki potensi mobilitas pergerakan arus mudik yang sangat tinggi ke berbagai daerah di tanah air," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA dalam keterangan persnya kepada Republika, Rabu (6/4).

Safrizal mengatakan, dengan makin terkendalinya tingkat penularan dan pelandaian kasus, Presiden Jokowi telah mengizinkan masyarakat untuk mudik atau pulang kampung, sehingga bisa berkumpul bersama keluarga, orang tua, dan sanak saudara. Namun sebelumnya para calon pemudik harus disuntik vaksin booster.

Percepatan vaksinasi booster pada Ramadhan juga menjadi upaya mereduksi potensi lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran. Sebab, pascalibur Lebaran dua tahun belakangan selalu menunjukkan peningkatan yang eksponensial.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kemendagri menggelar rapat koordinasi percepatan vaksinasi booster yang melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota serta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) di sembilan wilayah, yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerng Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kaupaten Bogor pada Selasa (5/4) kemarin.

Landainya kasus penularan dalam beberapa pekan terakhir, membuat mobilitas masyarakat makin meningkat. Puncaknya diprediksi akan terjadi pada arus mudik Lebaran.

"Percepatan vaksin booster juga perlu dilakukan karena pemerintah mulai melakukan relaksasi terhadap pembatasan berbagai kegiatan masyarakat, oleh karenanya booster penting untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus terutama pascaarus mudik seperti pengalaman yang terjadi dua tahun terakhir," kata Safrizal.

Pemerintah telah melakukan pelonggaran kebijakan mobilitas warga, baik untuk pelaku perjalanan luar negeri maupun dalam negeri. Bagi masyarakat yang sudah divaksin booster, pada saat melakukan perjalanan tidak perlu lagi menunjukkan hasil skrining antigen atau PCR.

Pada rapat koordinasi tersebut, pemda diminta menggencarkan pelaksanaan booster mulai pekan kesatu dan kedua Ramadhan. Menurut Safrizal, mulai pekan ketiga warga sudah mulai mudik.

Safrizal meminta pemda meningkatkan koordinasi dengan seluruh jajaran kewilayahan, termasuk dengan dukungan TNI/Polri. Pemda dapat melakukan jemput bola dalam pelaksanaan vaksin booster ke basis-basis terkecil atau komunitas masyarakat seperti kampus, pabrik, sekolah/pesantren dan masjid.

"Para gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah Jabodetabek serta seluruh wilayah lainnya agar mencermati keadaan ini dan memastikan percepatan vaksinasi booster, lakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi dalam penjangkauan vaksinasi," kata Safrizal

Dia mengatakan, Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan Maxi Rondonuwu mendorong strategi percepatan vaksinasi booster pada Ramadhan yang dapat dilakukan malam hari. Hal ini untuk memperluas jangkauan layanan sehingga capaian vaksinasi akan makin meningkat.

Masyarakat juga tidak perlu khawatir vaksin akan membatalkan puasa karena telah ada fatwa MUI bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Pada kesempatan tersebut, pemda juga diminta menyosialisasikan kepada warganya bahwa jenis vaksin manapun akan memberikan efek yang sama bagi tubuh sehingga masyarakat diharapkan agar tidak memilih jenis vaksin booster.

"Pemda bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu menyosialisasikan pentingnya booster bagi warga sehingga perayaan lebaran tahun ini menjadi lebih khidmat, tanpa mengurangi arti sehat bagi seluruh masyarakat," kata dia.

Terpopuler

01 January 1970, 07:00