REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 di Bali, harus mampu bersikap ramah kepada semua negara peserta G20 saat puncak kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022 nanti.
Karena itu undangan dan kehadiran semua kepala negara G20 diperlukan, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, tanpa harus khawatir dengan tekanan dan desakan dari beberapa negara Amerika dan Eropa.
Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah, berharap Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menjalankan cara kerja Diplomasi Bergerilya untuk menghadirkan semua negara yang tergabung dalam KTT G20 di Bali.
Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah negara memastikan tidak akan hadir pada agenda KTT G20 tersebut disebabkan karena kehadiran Rusia.
"Tentu sebagai host yang baik, sebagai tuan rumah yang baik saya harapkan pemerintah bisa menjalankan diplomasi bergerilya," ujar Rizki dalam diskusi bertajuk Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Peran dan Kepentingan Indonesia dalam KTT G20 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2022).
Karena dia melihat belum apa-apa, Indonesia sudah ditekan oleh beberapa negara sahabat terutama dari Barat untuk bisa tidak menghadirkan Putin.
Sedangkan Indonesia sebagai tuan rumah harus melayani semua negara anggota G20 secara baik, bebas dari kepentingan politik karena prinsip politik Indonesia adalah bebas aktif.
Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut, sebagai tuan rumah Indonesia harus bisa mengakomodir kepentingan para tamu delegasi saat pertemuan G20.
Pasalnya negara-negara lain juga punya kepentingan pribadi untuk negaranya sendiri. Atas dasar boikot beberapa negara tersebut, Rizki menilai diplomasi Kementerian Luar Negeri belum efektif.
"Nah, tentu yang kami sayangkan dari kacamata DPR, diplomasi yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan untuk menyampaikan itikad baik kita untuk mengundang tanpa harus beririsan langsung dengan permasalahan Rusia dan Ukraina ini belum efektif," paparnya.
Kemudian, Rizki juga menganggap seharusnya G20 bisa memastikan seluruh negara anggota dapat hadir. Pasalnya, satu saja negara tidak hadir pada forum ekonomi internasional, maka akan rapat G20 pun tidak akan berarti.
"Jadi kami mendorong Kementerian Luar Negeri untuk seluruh resourcesnya, karena kami dari Komisi I sudah rapat berkali-kali sudah dua tahun membahas G20 dari aspek ekonomi dan sebagainya. Ini harus dipastikan untuk bisa diselenggarakan dan dilaksanakan dengan sukses bukan hanya dari penyelenggaraannya tapi dari substansinya," terang legislator dapil Banten I tersebut.
