REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Keputusan pemerintah Israel pekan ini untuk melonggarkan beberapa pembatasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat selama Ramadhan telah menuai kritik dan dianggap sebagai tipu muslihat yang dibuat Israel. 

“Pemerintah Israel ini menyangkal hak-hak warga Palestina dan menggantinya dengan 'layanan dengan imbalan keamanan,'” kata pensiunan mayor jenderal mantan juru bicara layanan keamanan Otoritas Palestina dan anggota Dewan Revolusi Fatah, Adnan Al-Damiri, dilansir Arab News, Kamis (7/4). 

Selama bulan suci, beberapa warga Palestina telah diberikan izin untuk mengunjungi Yerusalem dan berdoa di Masjid al-Aqsha pada hari Jumat. Keputusan tersebut, yang diumumkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Naftali Bennett pada hari Selasa, diambil setelah penilaian keamanan oleh pejabat tinggi militer. 

Wanita dari segala usia, anak-anak hingga usia 12 tahun dan pria berusia 50 tahun ke atas akan bebas memasuki masjid pada hari Jumat selama Ramadhan. Pria berusia antara 40 dan 49 tahun akan memerlukan izin yang sah.