REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Anggota Kongres Amerika Serikat (AS), Ilhan Omar, mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk bertindak atas diskriminasi Muslim di India.
Omar secara langsung bertanya kepada Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman, terkait bagaimana dukungan Amerika Serikat untuk India dalam mempromosikan wilayah yang bebas dan terbuka.
"Seberapa besar pemerintahan (Perdana Menteri India Narendra) Modi harus mengkriminalisasi tindakan Muslim di India agar kami dapat mengatakan sesuatu? Apa yang diperlukan bagi kami untuk secara lahiriah mengkritik tindakan yang dilakukan pemerintahan Modi terhadap minoritas Muslim?," ujar Omar, dilansir Anadolu Agency, Kamis (7/4/2022).
Sherman mengatakan, dia setuju bahwa pemerintah harus membela setiap agama, setiap etnis, setiap ras, setiap kualitas keragaman di dunia ini. Dia mengatakan, AS telah menyuarakan keprihatinan tentang catatan hak asasi manusia India secara langsung dengan para pejabat New Delhi.
Menurut beberapa kelompok hak asasi manusia internasional, Muslim India semakin mendapatkan diskriminasi di bawah pemerintahan Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP).
Pada 2021 Human Rights Watch melaporkan, prasangka BJP telah masuk ke lembaga independen, seperti polisi dan pengadilan, memberdayakan kelompok nasionalis untuk mengancam, melecehkan, dan menyerang minoritas agama dengan kekebalan hukum.
Modi dan BJP telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang secara sistematis mendiskriminasi umat Islam di India.
Larangan jilbab di sekolah dan perguruan tinggi di negara bagian Karnataka telah memicu pertengkaran besar. Larangan ini meningkatkan kekhawatiran munculnya serangan terhadap simbol dan praktik ibadah umat Muslim, sebagai bagian dari agenda sayap kanan Hindu untuk memaksakan nilai-nilai mayoritas pada minoritas.
Sebuah panel yang terdiri dari tiga hakim di Pengadilan Tinggi Karnataka sedang mendengarkan berbagai petisi yang menentang larangan tersebut. Sebelumnya siswa perempuan Muslim yang mengenakan jilbab dilarang memasuki sekolah dan perguruan tinggi di seluruh negara bagian.
Aktivis mengatakan, larangan jilbab adalah bagian dari agenda anti-Muslim BJP dan bertentangan dengan konstitusi India, yang menjamin hak beragama bagi setiap warga negara. Sejak Modi berkuasa, serangan terhadap minoritas, khususnya Muslim telah meningkat.
Seorang mahasiswa Muslim mengatakan kepada Aljazirah bahwa, keputusan perguruan tinggi melarang jilbab sangat mengejutkan. Mereka berpendapat, konstitusi mengizinkan orang India untuk mengenakan pakaian pilihan mereka dan menampilkan simbol-simbol agama.
Aktivis dan pemimpin oposisi juga mengkritik negara bagian Karnataka karena meloloskan undang-undang anti-konversi dan undang-undang anti-sembelih sapi tahun lalu. Undang-undang ini untuk menargetkan orang Kristen dan Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika