REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta menterinya bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Menurut Ari, pernyataan Jokowi tersebut belum secara tegas menghentikan wacana penundaan pemilu.

"Pernyataan presiden menurut kami belum case closed clearly, belum secara jelas menutup kemungkinan apakah perpanjangan jabatan presiden, penundaan pemilu, isu amandemen konstitusi yang terkait dengan jabatan presiden apakah benar-benar sudah tertutup atau belum. Buat kami belum," kata Ari dalam diskusi secara daring, Jumat (8/4/2022).

Ari mengatakan, semestinya Presiden Jokowi memberikan jaminan kepastian politik. Apalagi di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi saat ini.

Ia menambahkan, untuk menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian ekonomi yang sering diucapkan Jokowi, mestinya Presiden Jokowi bersama para menteri semua jangan menimbulkan polemik yang justru memancing ketidakstabilan politik.

"Nah ini alih-alih mewacanakan soal isu-isu terkait politik sebenarnya ada persoalan ekonomi yang kita hadapi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegur jajaran menteri yang terus menerus memberikan pernyataannya terkait masalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi ingin seluruh jajarannya fokus dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pangan dan juga energi.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022) yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (6/4/2022). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika