REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengatakan, validitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) akan mendukung penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng yang digulirkan pemerintah. Harry menambahkan, DTKS terus ditingkatkan validitas dan reabilitas ketepatan sasarannya untuk memastikan penerima bantuan sosial yang bersumber dari DTKS dilakukan pada program keluarga harapan dan program Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), termasuk penerima BLT minyak goreng.
"Untuk memastikan data itu valid, Kemensos sudah melakukan validasi secara terus menerus. Kalau dulu minimal setahun dua kali, saat ini Menteri Sosial setiap bulan melakukan updating itu sudah berbasis by name by address, dan sudah padan dengan data dukcapil atau NIK (Nomor Induk Kependudukan)," ujar dia dalam media briefing secara virtual terkait Bantuan Langsug Tunai (BLT) Minyak Goreng diikuti secara daring di Jakarta, Jumat (8/4/2022).
Harry mengatakan Kemensos melengkapi DTKS dengan foto dari kondisi rumah, geo tagging, dan juga dilakukan secara langsung pada saat penyaluran bansos ketika program Kartu Sembako dan PKH diluncurkan. Sebab, data BLT minyak goreng menggunakan data dari bantuan tersebut.
Jika ada hal yang kurang tepat terjadi di lapangan, Harry mengatakan Kemensos membuka partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos, yang terintegrasi di dalam sistem informasi kesejahteraan sosial.Dalam aplikasi tersebut terdapat fitur usul sanggah. "Jadi kalau ditemukan diperkirakan BLT minyak goreng kurang tepat, maka bisa disampaikan sanggah di dalam aplikasi Cek Bansos itu," kata dia.
Usul sanggah juga dapat dilakukan ketika kedepannya masyarakat menemukan keluarga yang sangat miskin dan layak menerima, sehingga perlu diajukan di cek bansos."Itu mekanisme yang terbangun di Kemensos untuk menjaga integritas dari DTKS, sehingga bansos yang diterima keluarga miskin betul-betul bisa tepat sasaran, termasuk BLT minyak goreng yang menggunakan data tersebut," kata Harry.