REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Upaya untuk menekan serta mengendalikan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di masyarakat terus dilakukan Pemprov Jawa Tengah.
Selain untuk memastikan daya beli masyarakat dalam mengakses bahan kebutuhan pokok tetap terjaga, hal ini dilakukan sebagai ikhtiar untuk mengendalikan pertambahan angka kemiskinan di daerahnya.
“Sebab, kenaikan bahan kebutuhan pokok menjadi salah satu indikator peningkatan kemiskinan nasional, termasuk Jawa Tengah,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen di Semarang, Jawa Tengah, Jumt (8/4/2022).
Untuk itu, kata wagub, koordinasi dengan Pemerintah Pusat terus dilakukan. Karena kenaikan harga berbagai bahan kebutuhan pokok tidak hanya terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah saja, namun juga di provinsi lain.
Menurutnya, koordinasi dengan pusat dilakukan untuk terus menekan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Koordinasi antara pusat dengan daerah harus diperkuat untuk menangani persoalan harga kebutuhan pokok.
Sehingga tidak hanya menjelang momentum hari raya Idul Fitri sebisa mungkin pada tahun ini harga berbagai komoditas bahan kebutuhan pokok tetap bisa kita kendalikan. “Supaya indikator peningkatan kemiskinan di Jawa Tengah juga terjaga,” tegasnya.
Upaya penguatan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah di wilayah miskin ekstrim dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui program ‘Satu OPD Satu Desa Dampingan’.
Program ini masih digulirkan untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Bahkan OPD di tingkat kabupaten/ kota juga diminta untuk mereplikasi di daerahnya guna memperbanyak program Satu OPD Satu Desa Dampingan tersebut.
Dengan begitu, upaya- upaya untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah akan semakin masif. Karena seluruh OPD di tinka provinsi maupun kabupaten/ kota bersama- sama ikut nyengkuyung (bergotong- royong) menangani masalah kemiskinan.
“Kemarin sudah kita rapatkan, program pendampingan desa oleh OPD bakal dimasifkan lagi, sehingga kekuatan untuk menguranngi angka kemiskinan di Jawa Tengah ini juga akan semakin besar,” tambahnya.
Di lain pihak, wagub juga mengapresiasi sejumlah daerah yang sudah mereplikasi program tersebut. “Kami berharap, daerah lain juga segera mengimplementasikannya,” kata Taj yasin.
Seperti diketahui, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menetapkan 212 kabupaten/kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di tahun 2022. Hal ini tertuang melalui Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara, Nomor : B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022.
Di Jawa Tengah disebutkan terdapat 19 kabupaten/ kota miskin ekstrim. Selain Jawa Tengah, di Jawa Barat masih terdapat 17 kabupaten/ kota dan di Jawa Timur sebanyak 25 kabupaten/ kota yang juga masuk dalam prioritas penanganan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika