Sabtu 09 Apr 2022 07:20 WIB

Dewan Kepresidenan Yaman Janji Akhiri Perang dengan Damai

Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi mendelegasikan kekuasaan kepada Dewan Kepresidenan.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nidia Zuraya
Penembak Yaman menembakkan senjatanya selama bentrokan dengan Houthi di dekat Marib, Yaman, Ahad (20/6/2021). Ketua Dewan Kepresidenan Yaman Rashad Al-Alimi mengatakan akan mengakhiri perang selama tujuh tahun melalui proses perdamaian, Jumat (7/4/2022).
Foto: AP Photo/Nariman El-Moft
Penembak Yaman menembakkan senjatanya selama bentrokan dengan Houthi di dekat Marib, Yaman, Ahad (20/6/2021). Ketua Dewan Kepresidenan Yaman Rashad Al-Alimi mengatakan akan mengakhiri perang selama tujuh tahun melalui proses perdamaian, Jumat (7/4/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, ADEN -- Ketua Dewan Kepresidenan Yaman Rashad Al-Alimi mengatakan akan mengakhiri perang selama tujuh tahun melalui proses perdamaian, Jumat (7/4/2022). Janji itu disampaikan dalam pidato pertamanya sejak kekuasaan didelegasikan kepada badan tersebut oleh presiden yang didukung Arab Saudi Abd-Rabbu Mansour Hadi.

"Dewan kepemimpinan berjanji kepada rakyat untuk mengakhiri perang dan mencapai perdamaian melalui proses perdamaian komprehensif yang menjamin rakyat Yaman semua aspirasinya," kata Al-Alimi dalam pidato yang disiarkan televisi.

Baca Juga

Sosok yang memiliki hubungan dekat dengan Riyadh dan blok utama Yaman, partai Islamis Islah, mengatakan dewan akan bekerja untuk menghadapi tantangan di semua wilayah Yaman tanpa diskriminasi dan tanpa kecuali. Perang telah menewaskan puluhan ribu, menghancurkan ekonomi dan mendorong Yaman ke ambang kelaparan. Konflik tersebut secara luas dilihat sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran.

Hadi mendelegasikan kekuasaan kepada Dewan Kepresidenan dan memberhentikan wakilnya pada Kamis (7/4/2022). Tindakan itu untuk mendukung upaya  Arab Saudi  memperkuat aliansi anti-Houthi di tengah upaya yang dipimpin PBB untuk menghidupkan kembali negosiasi perdamaian.

Tapi, pembentukan Dewan Kepresidenan Yaman mendapatkan tanggapan miring dari Houthi. Kepala perunding Houthi Mohammed Abdulsalam menyebut langkah itu lelucon dan upaya putus asa untuk merestrukturisasi barisan tentara bayaran untuk mendorong ke arah eskalasi lebih lanjut.

Hanya saja, para menteri Dewan Kerjasama Teluk telah menyatakan dukungan mereka untuk dewan yang baru dibentuk. Mereka mendorong memulai negosiasi dengan Houthi di bawah pengawasan PBB untuk mencapai solusi politik yang final dan komprehensif.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement