REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH– Kementerian Luar Negeri Palestina meminta pemerintah Israel dari Perdana Menteri Naftali Bennett bertanggung jawab secara penuh atas kekerasan Israel saat ini di Tepi Barat yang diduduki.
Kementerian mengomentari eskalasi Israel terbaru di Tepi Barat, di mana pasukan pendudukan Israel menembak dan membunuh seorang pria Palestina dan melukai 10 lainnya di kota Jenin di Tepi Barat bagian Utara.
“Kekerasan yang meningkat oleh Israel adalah upaya untuk menggantikan solusi politik yang dinegosiasikan untuk konflik dengan solusi lain yang mencerminkan ketidakhadiran nyata mitra perdamaian Israel, dan yang mencerminkan penolakan Israel terhadap hak-hak politik rakyat Palestina,"kata Kementerian dilansir dari Wafa News, Sabtu (9/4/2022).
"Terutama adalah hak mereka (warga Palestina) menuju penentuan nasib sendiri dan perwujudan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tambah pernyataan itu.
Sepekan memasuki bulan suci Ramadhan, sebuah situs di Yerusalem, Gerbang Damaskus, justru tidak menampilkan suasana suka cita bulan suci. Wilayah itu seperti diselimuti ketakutan akan konfrontasi dan kekerasan seperti tahun sebelumnya.
Israel mengerahkan pasukan keamanan ekstra ke daerah itu setelah serangkaian serangan yang dituduhkan ke warga Palestina kepada Israel, ditambah hari raya yang bersamaan antara Muslim dan Yahudi.
Warga Palestina mengatakan kehadiran polisi yang banyak, seperti mengenakan perlengkapan anti huru-hara telah memperburuk keadaan. Setahun yang lalu, bentrokan malam antara warga Palestina dan polisi tumbuh begitu intens sehingga memicu perang Israel-Gaza.
"Kami ingin bulan Ramadhan berlalu dengan damai dan orang-orang merasa aman dan terlindungi. Tetapi Israel ingin memicu ketegangan. Ini terlihat dari perilaku pasukan dan polisinya," kata aktivis Palestina Ahed Al-Rishiq, Rabu (6/4/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika