Friday, 15 Jumadil Awwal 1444 / 09 December 2022

Friday, 15 Jumadil Awwal 1444 / 09 December 2022

15 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

KPPU Nilai Pemerintah Harus Mendistribusikan Lahan Sawit

Ahad 10 Apr 2022 16:21 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Muhammad Fakhruddin

KPPU Nilai Pemerintah Harus Mendistribusikan Lahan Sawit (ilustrasi).

KPPU Nilai Pemerintah Harus Mendistribusikan Lahan Sawit (ilustrasi).

Foto: Antara/Syifa Yulinnas
46,5 persen pasar minyak goreng di Tanah Air dikendalikan oleh empat produsen besar.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi menilai, hal utama yang harus dilakukan pemerintah yaitu harus meredistribusi aset atau lahan sawit yang dikuasai beberapa kelompok usaha.

Ia menjelaskan, Kelompok usaha ini juga menguasai dari hulu atau kebun sawit sampai hilir atau industri minyak goreng. 

Baca Juga

"Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang direstribusi tersebut diutamakan untuk masyarakat atau petani. Ini pengelolaannya bisa bekerja sama dengan PTPN," ujar Ukay kepada Republika, Ahad (10/4/2022).

Sebelumnya, Erick menjelaskan, PTPN (perkebunan nusantara) milik BUMN hanya mempunyai empat persen luas lahan minyak sawit mentah (CPO). Dengan menampung CPO dari petani, PTPN hanya mampu menjangkau tujuh persen CPO. Dengan kapasitas CPO 4 persen saja, BUMN mampu melakukan perubahan. Yang sebelumnya tidak produksi minyak goreng, kini memproduksi minyak goreng untuk rakyat.

Namun jumlahnya tidak banyak untuk memenuhi kebutuhan migor di masyarakat. Sedangkan yang mayoritas berasal dari kalangan swasta.

Diketahui, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan, saat ini sebesar 46,5 persen pasar minyak goreng di Tanah Air dikendalikan oleh empat produsen besar milik perusahaan swasta.

“Karena itu, saya sangat mengetuk swasta untuk punya komitmen penuh, pemberian minyak goreng kepada rakyat. Karena ingat, bahwa kita hidup di Indonesia, mendapatkan berkah di Indonesia. Jadi, ketika ada kondisi seperti ini, pihak swasta juga harus ikut bertanggung jawab," ucap Erick.

"Saya rasa bapak presiden sudah mengambil kebijakan, Pak Menko, Pak Mendag juga. Tinggal hatinya, kita mau tidak melakukan kebersamaaan ini. Ayo kembali kita gotong-royong dan mencoba melakukan operasi seperti ini," lanjut Erick. 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile