REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi menilai, hal utama yang harus dilakukan pemerintah yaitu harus meredistribusi aset atau lahan sawit yang dikuasai beberapa kelompok usaha.
Ia menjelaskan, Kelompok usaha ini juga menguasai dari hulu atau kebun sawit sampai hilir atau industri minyak goreng.
"Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang direstribusi tersebut diutamakan untuk masyarakat atau petani. Ini pengelolaannya bisa bekerja sama dengan PTPN," ujar Ukay kepada Republika, Ahad (10/4/2022).
Sebelumnya, Erick menjelaskan, PTPN (perkebunan nusantara) milik BUMN hanya mempunyai empat persen luas lahan minyak sawit mentah (CPO). Dengan menampung CPO dari petani, PTPN hanya mampu menjangkau tujuh persen CPO. Dengan kapasitas CPO 4 persen saja, BUMN mampu melakukan perubahan. Yang sebelumnya tidak produksi minyak goreng, kini memproduksi minyak goreng untuk rakyat.
Namun jumlahnya tidak banyak untuk memenuhi kebutuhan migor di masyarakat. Sedangkan yang mayoritas berasal dari kalangan swasta.
Diketahui, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan, saat ini sebesar 46,5 persen pasar minyak goreng di Tanah Air dikendalikan oleh empat produsen besar milik perusahaan swasta.
“Karena itu, saya sangat mengetuk swasta untuk punya komitmen penuh, pemberian minyak goreng kepada rakyat. Karena ingat, bahwa kita hidup di Indonesia, mendapatkan berkah di Indonesia. Jadi, ketika ada kondisi seperti ini, pihak swasta juga harus ikut bertanggung jawab," ucap Erick.
"Saya rasa bapak presiden sudah mengambil kebijakan, Pak Menko, Pak Mendag juga. Tinggal hatinya, kita mau tidak melakukan kebersamaaan ini. Ayo kembali kita gotong-royong dan mencoba melakukan operasi seperti ini," lanjut Erick.
